Beranda TentangLayananLokasiArtikelKalender PajakKontak Jadwalkan Konsultasi

#Panduan#PPN#DPP Nilai Lain

Cara Menghitung PPN 12 Persen dengan DPP Nilai Lain 11/12

Oleh Dipublikasikan: Diperbarui: 2 menit baca

PMK 131/2024, yang terbit pada 31 Desember 2024, mengatur cara menerapkan tarif PPN 12% [1]. Intinya, tarif 12% tetap tertulis, tetapi untuk barang dan jasa non-mewah dasar pengenaan pajak (DPP) memakai nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual, nilai impor, atau penggantian. Hasil akhirnya setara tarif 11% atas harga jual.

Dua cara menghitung

  1. Barang dan jasa non-mewah: PPN = 12% x (11/12 x harga jual).
  2. Barang mewah yang dikenai PPnBM: PPN = 12% x harga jual (DPP tidak dikecilkan) [1].

Untuk transaksi pada 1 sampai 31 Januari 2025 berlaku masa transisi: PPN dihitung dengan 12% x DPP nilai lain 11/12 dari harga jual [1]. Pembahasan di bawah memakai ketentuan yang berlaku untuk periode setelahnya.

Contoh perhitungan

Contoh A: jasa konsultasi (non-mewah)

  • Harga jual (belum termasuk PPN): Rp50.000.000
  • DPP nilai lain = 11/12 x Rp50.000.000 = Rp45.833.333
  • PPN = 12% x Rp45.833.333 = Rp5.500.000
  • Harga yang ditagihkan = Rp55.500.000

Hasil yang sama diperoleh dengan 11% x Rp50.000.000 = Rp5.500.000.

Contoh B: barang kena PPnBM

  • Harga jual: Rp2.000.000.000
  • PPN = 12% x Rp2.000.000.000 = Rp240.000.000
  • PPnBM dihitung terpisah sesuai tarif barangnya.

Cara menuliskan di faktur pajak

Pada faktur pajak Coretax, kolom DPP nilai lain memuat angka 11/12 dari harga jual untuk transaksi non-mewah, dan pajak keluaran dihitung dari angka itu. Pastikan sistem akuntansi atau modul faktur Anda memetakan jenis barang dengan benar. Kesalahan pemetaan jenis barang menghasilkan pajak keluaran yang salah, yang pada akhirnya terbaca sebagai selisih antara SPT Masa PPN dan data faktur pada saat pengawasan.

Hal yang perlu diperhatikan

  • Ada ketentuan khusus untuk barang dan jasa tertentu yang memiliki besaran pajak berbeda atau perlakuan DPP nilai lain yang tersendiri. Baca lampiran PMK 131/2024 sebelum menetapkan perlakuan untuk komoditas yang sensitif.
  • Pembeli yang berstatus PKP mengkreditkan pajak masukan sebesar yang tercantum pada faktur. Bila penjual keliru memakai DPP penuh pada barang non-mewah, pembeli dapat menghadapi koreksi kredit pajak.
  • Untuk kontrak jangka panjang, tinjau klausul harga: apakah harga sudah termasuk PPN dan bagaimana bila ketentuan berubah.

Langkah pemeriksaan internal

  1. Ambil sampel faktur pajak keluaran satu masa.
  2. Cocokkan jenis barang atau jasa dengan klasifikasi mewah atau non-mewah.
  3. Hitung ulang PPN dengan rumus di atas dan bandingkan dengan pajak keluaran di faktur.
  4. Bila ada selisih, lakukan penggantian faktur dan pembetulan SPT Masa PPN sesuai tata cara yang berlaku.

Saran praktis

Sebelum membuat template invoice, minta konsultan pajak atau bagian pajak Anda mengonfirmasi klasifikasi seluruh produk dan jasa, lalu kunci aturannya di sistem. Satu kali pemeriksaan sampel setiap kuartal jauh lebih murah daripada memperbaiki puluhan faktur yang salah sekaligus.

Sumber

  1. Sri Mulyani tetapkan PMK 131/2024 tentang PPN 12 persen untuk barang mewah
  2. PMK 131 Tahun 2024

Sandra TjanKonsultan pajak di Jakarta & Bali (Brevet A·B·C, USKP). Artikel ini merangkum regulasi beserta sumber resminya dan bukan merupakan nasihat pajak individual.