Relaksasi Pajak Daerah di Bali Saat Pandemi, dari Penundaan hingga Pembebasan Sanksi
Pandemi COVID-19 memukul sektor pariwisata Bali sangat dalam. Sejumlah pemerintah kabupaten/kota merespons dengan kelonggaran pembayaran pajak daerah. Penting dipahami bahwa kebijakan ini bersifat lokal: setiap daerah menetapkan bentuk dan jangka waktunya sendiri, dan tidak semua daerah memberi fasilitas yang sama.
Badung, penundaan enam bulan
Hingga pertengahan Mei 2020, hampir seluruh pengusaha hotel dan restoran di Kabupaten Badung mengajukan penundaan pembayaran pajak. Pemkab Badung menyediakan fasilitas penundaan selama enam bulan dan membebaskan denda keterlambatan. Pada 18 Mei 2020, realisasi pajak daerah Badung baru Rp996 miliar atau sekitar 21% dari target Rp4,7 triliun, dengan pajak hotel menyumbang Rp607 miliar [1].
Denpasar, jatuh tempo diundur
Pemkot Denpasar menegaskan tidak ada pengurangan atau pembebasan pajak daerah. Yang diberikan adalah pengunduran jatuh tempo: pajak hotel, restoran, dan hiburan hingga 20 Juli 2020, serta PBB-P2 hingga 30 September 2020. Kewajiban pelaporan bulanan tetap berjalan [2].
Karangasem, cicilan dan penghapusan sanksi
Pada Desember 2020, Pemkab Karangasem diberitakan memberi kemudahan berupa penghapusan sanksi administrasi dan pembayaran pajak hotel dan restoran secara cicilan untuk menjaga arus kas pelaku usaha [3].
Apa artinya bagi wajib pajak
- Penundaan bukan pembebasan. Pokok pajak tetap terutang, sehingga kas perlu disiapkan saat tenggat baru tiba.
- Fasilitas umumnya mengikuti pengumuman resmi pemda atau menyaratkan permohonan. Tanpa dasar tertulis, keterlambatan tetap dapat dikenai sanksi.
- Kelonggaran pajak daerah berbeda dari pajak pusat seperti PPh dan PPN, yang diatur melalui peraturan pemerintah pusat dan peraturan menteri keuangan.
Ringkasan di atas hanya mencakup tiga daerah yang pemberitaannya dapat diverifikasi. Kebijakan di kabupaten/kota lain di Bali dapat berbeda, dan fasilitas-fasilitas tersebut merupakan kebijakan masa pandemi yang sudah tidak berlaku sebagai program umum.
Saran praktis
Bagi pengusaha yang pernah memanfaatkan penundaan atau cicilan, periksa kembali bahwa seluruh pokok pajak telah lunas dan dokumen persetujuan dari pemda masih tersimpan. Bukti ini penting bila sewaktu-waktu ada pemeriksaan atau penagihan. Untuk usaha yang masih mengalami tekanan arus kas, tanyakan langsung ke badan pendapatan daerah setempat mengenai mekanisme angsuran atau pengurangan sanksi yang berlaku saat ini, karena aturan tiap daerah berbeda dan dapat berubah.