PMK 72/2025, PPh 21 DTP Diperluas ke Pekerja Hotel, Restoran, dan Pariwisata
Sebagai bagian dari program akselerasi ekonomi 2025, pemerintah menerbitkan PMK 72 Tahun 2025 yang mengubah PMK 10/2025 tentang PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP). Aturan ini berlaku mulai 28 Oktober 2025 [1][2].
Perluasan ke sektor pariwisata
Jika sebelumnya PPh 21 DTP hanya untuk industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, serta kulit, kini fasilitas diperluas ke pemberi kerja di sektor pariwisata, antara lain [3]:
- hotel, vila, dan akomodasi lainnya;
- restoran, kafe, dan penyedia makanan atau minuman;
- agen perjalanan dan biro wisata;
- penyelenggara acara (event organizer) dan MICE.
Penentuan sektor mengacu pada kode klasifikasi lapangan usaha (KLU) pemberi kerja sebagaimana diatur dalam PMK.
Periode dan kriteria
- Untuk sektor pariwisata, insentif berlaku masa pajak Oktober sampai Desember 2025. Sektor padat karya tetap Januari sampai Desember 2025 [2].
- Pegawai dengan penghasilan bruto sampai Rp10 juta per bulan, memiliki NPWP atau NIK yang terintegrasi, dan tidak menerima insentif PPh 21 DTP lain [2][3].
Mekanisme
Insentif diberikan otomatis tanpa permohonan ke KPP. PPh 21 DTP wajib dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja kepada pegawai bersamaan dengan pembayaran gaji, dan dilaporkan dalam SPT Masa PPh 21 [4].
Relevansi bagi Bali
Bagi Bali, yang perekonomiannya bertumpu pada akomodasi, restoran, dan jasa perjalanan, kebijakan ini langsung menyentuh sebagian besar pekerja formal di sektor pariwisata. Pemberi kerja perlu bergerak cepat karena periodenya hanya tiga bulan.
Saran praktis bagi pemberi kerja
- Cek KLU perusahaan di Coretax. Banyak vila dan usaha akomodasi kecil terdaftar dengan KLU yang tidak sesuai kegiatan riil.
- Identifikasi pegawai yang memenuhi batas Rp10 juta untuk Oktober, November, dan Desember 2025.
- Bayarkan insentif secara tunai bersama gaji dan dokumentasikan, misalnya pada slip gaji.
- Laporkan dengan kode fasilitas yang benar di SPT Masa PPh 21 agar tidak dikoreksi.