Perda 2/2025 Ubah Pungutan Wisatawan Asing Bali, Realisasi Capai Rp318 Miliar
Pungutan bagi wisatawan asing di Bali pertama kali berlaku pada 14 Februari 2024 berdasarkan Perda 6/2023. Pada 2025 Perda tersebut diubah melalui Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2025, yang ditetapkan pada 19 Juni 2025.
Yang tetap
Besaran pungutan tetap Rp150.000 per kunjungan, dibayar nontunai melalui sistem elektronik sebelum atau selama kegiatan wisata di Bali. Dana digunakan untuk pelindungan kebudayaan, pelestarian lingkungan, dan peningkatan mutu pariwisata [1].
Yang berubah
- Pengecualian. Perda mengatur kategori pengecualian bagi pemegang izin tinggal terbatas (KITAS) atau tetap (KITAP), visa diplomatik atau dinas, visa penyatuan keluarga, visa pelajar, visa golden, serta awak alat angkut [1].
- Pihak ketiga. Pemerintah provinsi dapat bekerja sama dengan agen pemungut dan mitra manfaat, yang dapat memperoleh imbal jasa sesuai peraturan gubernur [1].
- Sanksi administratif. Wisatawan yang tidak membayar dapat dikenai teguran lisan, teguran tertulis, hingga penolakan akses ke daya tarik wisata [1]. Pada 2024, Pemprov sempat mewacanakan sanksi denda dan kurungan ringan [3], namun ringkasan Perda 2/2025 yang tersedia hanya memuat sanksi administratif.
Realisasi
Menurut pemberitaan Kompas pada 31 Oktober 2025, realisasi pungutan hingga 30 Oktober 2025 mencapai Rp318 miliar, dengan proyeksi sekitar Rp380 miliar hingga akhir tahun. Gubernur menargetkan Rp500 miliar pada 2026, dan Pemprov meminta bantuan Imigrasi untuk meningkatkan kepatuhan [2].
Dampak bagi pelaku usaha pariwisata
Hotel, vila, biro perjalanan, dan pengelola daya tarik wisata menjadi mitra yang dapat menarik pungutan. Bila menjadi agen pemungut, pastikan perjanjian kerja sama, mekanisme penyetoran, dan pelaporan dicatat rapi, dan pahami perlakuan pajak atas imbal jasa yang diterima.
Saran praktis
Wisatawan asing sebaiknya membayar melalui kanal resmi dan menyimpan bukti pembayaran. Pengusaha yang melayani tamu asing dapat menyediakan informasi pungutan ini di kanal pemesanan. Pada pembukuan, pungutan ini harus dipisahkan dari pendapatan usaha karena merupakan dana yang disetorkan ke daerah, bukan penghasilan perusahaan.