Perda Bali 2/2025 Ubah Aturan Pungutan Wisatawan Asing Rp150.000
Pemerintah Provinsi Bali menetapkan Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang pungutan bagi wisatawan asing untuk pelindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali. Perda ditetapkan 20 Juni 2025 dan berlaku 1 Juli 2025 [1].
Mengapa diubah?
Pungutan sebesar Rp150.000 per kunjungan telah berjalan sejak 14 Februari 2024, tetapi pelaksanaannya dinilai belum optimal, efektif, dan efisien. Perubahan juga diperlukan agar pengaturannya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi hukum terkini [2].
Poin pokok perubahan
- Besaran tetap Rp150.000 per wisatawan asing per kunjungan [1].
- Pengecualian bagi warga negara asing pemegang dokumen awak alat angkut, KITAS atau KITAP, visa diplomatik dan dinas, visa penyatuan keluarga, visa pelajar, golden visa, serta jenis visa lain yang ditetapkan [1].
- Pembayaran nontunai elektronik, dilakukan sebelum atau selama kunjungan, dan disetor ke rekening kas umum daerah [1].
- Kerja sama pihak ketiga. Pemprov dapat bekerja sama dengan pihak lain sebagai pemungut, mitra, atau titik pembayaran, dengan imbal jasa yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur [1].
- Sanksi administratif bagi wisatawan yang tidak membayar, berupa teguran lisan, teguran tertulis, hingga penolakan akses ke fasilitas atau daya tarik wisata [1].
Dampak bagi pelaku usaha pariwisata Bali
Hotel, vila, operator tur, dan pengelola daya tarik wisata kini berpeluang dilibatkan sebagai titik pungut. Keterlibatan ini membawa kewajiban administrasi baru: memastikan tamu asing telah membayar, mencatat transaksi pungutan, dan menyetorkannya sesuai ketentuan.
Saran praktis
- Informasikan kewajiban pungutan kepada tamu sejak tahap pemesanan.
- Bila bergabung sebagai titik pungut, pisahkan pencatatan dana pungutan dari pendapatan usaha. Dana tersebut bukan omzet Anda, sedangkan imbal jasa yang diterima merupakan penghasilan yang perlu dicatat.
- Pahami bahwa pungutan ini adalah pungutan daerah dan berbeda dengan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa perhotelan dan makanan atau minuman.