Beranda TentangLayananLokasiArtikelKalender PajakKontak Jadwalkan Konsultasi

#Bali#Konsultan Pajak#Kepatuhan Pajak#Panduan

Tips Memilih Konsultan Pajak di Bali untuk Pelaku Usaha dan Ekspatriat

Oleh Dipublikasikan: Diperbarui: 2 menit baca

Usaha di Bali sering melibatkan kombinasi pajak pusat, pajak daerah, dan pihak asing. Karena itu, pemilihan konsultan perlu lebih teliti daripada sekadar membandingkan biaya.

1. Periksa izin dan tingkatnya

PMK 55/2026 membagi izin konsultan pajak menjadi tingkat A, B, dan C, dan konsultan wajib memberi jasa sesuai klasifikasi izinnya [1]. Menurut penjelasan Enforcea, tingkat A hanya untuk wajib pajak orang pribadi, tingkat B untuk orang pribadi dan badan dalam negeri, sedangkan hanya tingkat C yang berwenang melayani PMA, bentuk usaha tetap, dan transaksi internasional [3]. Izin lama yang terbit berdasarkan PMK 111/PMK.03/2014 tetap diakui sebagai izin konsultan pajak tanpa pengajuan ulang [2]. Minta salinan izin dan cocokkan dengan jenis klien Anda.

2. Pahami kompetensi berkelanjutan

Konsultan juga wajib memenuhi Satuan Kredit Poin tahunan, paling sedikit 20 untuk tingkat A, 30 untuk tingkat B, dan 45 untuk tingkat C [1]. Tanyakan bagaimana kantor tersebut mengikuti perubahan regulasi.

3. Cocokkan dengan kebutuhan Bali

Tanyakan pengalaman dengan usaha pariwisata: PBJT, PBB-P2, sewa vila, PT PMA, dan pajak ekspatriat. Pengalaman menghadapi pemerintah daerah di Bali dan kantor pajak setempat menambah nilai, tetapi tidak menggantikan izin yang sesuai.

4. Minta lingkup kerja tertulis

Kontrak sebaiknya memuat jenis layanan (pembukuan, SPT Masa, SPT Tahunan, pendampingan pemeriksaan), jadwal, biaya, serta siapa yang bertanggung jawab atas dokumen. Hindari janji hasil tertentu seperti pajak pasti kecil. Konsultan yang baik menjelaskan opsi dan risikonya.

5. Perhatikan kerahasiaan dan akses

Dokumen pajak mengandung data sensitif. Pastikan ada perjanjian kerahasiaan, dan batasi akses akun DJP Online atau Coretax hanya sesuai kuasa tertulis yang jelas.

Tanda yang perlu diwaspadai

  1. Menolak menunjukkan izin atau nomor izin.
  2. Menjanjikan penghapusan sanksi atau hasil pemeriksaan.
  3. Tidak memberi bukti lapor atau bukti setor.
  4. Meminta pembayaran pajak ke rekening pribadi.

Saran praktis

Mulailah dengan sesi konsultasi awal yang terbatas, lalu nilai kejelasan penjelasan dan kemampuan konsultan memetakan risiko usaha Anda. Simpan seluruh korespondensi dan dokumen kuasa. Bila bisnis Anda berbentuk PT PMA, pastikan sejak awal bahwa konsultan memiliki izin tingkat C.

Sumber

  1. IKPI, PMK 55/2026 Rombak Aturan Konsultan Pajak, Ini 8 Perubahan Besarnya
  2. IKPI, Ketum IKPI Izin Konsultan Pajak Lama Tetap Diakui
  3. Enforcea, Izin Konsultan Pajak Tingkat A, B, dan C, Apa Bedanya

Sandra TjanKonsultan pajak di Jakarta & Bali (Brevet A·B·C, USKP). Artikel ini merangkum regulasi beserta sumber resminya dan bukan merupakan nasihat pajak individual.