PBJT Hotel, Restoran, dan Vila di Bali Setelah UU HKPD, Tarif dan Siapa yang Memungut
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) menyatukan beberapa pajak daerah lama menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan pajak hiburan kini berada di bawah satu payung [1].
Objek dan tarif
PBJT mencakup makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan. Tarif ditetapkan paling tinggi 10%. Khusus jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, dan bar, tarifnya paling rendah 40% dan paling tinggi 75% [1].
Tarif konkret tidak ditetapkan UU, melainkan peraturan daerah masing-masing kabupaten/kota. Sebagai contoh, Perda Kabupaten Karangasem yang berlaku sejak 1 Januari 2024 menetapkan PBJT 10% untuk makanan dan minuman, jasa perhotelan, parkir, dan kesenian/hiburan umum [2]. Pengusaha di Badung, Denpasar, Gianyar, atau Buleleng wajib memeriksa perda di wilayah usahanya masing-masing, karena angka dan ketentuan pelaksanaannya dapat berbeda.
Siapa yang memungut
PBJT pada dasarnya dibayar konsumen dan dipungut oleh pelaku usaha, yaitu hotel, vila, atau restoran, kemudian disetor ke kas daerah. Pelaku usaha bertindak sebagai pemungut, bukan penanggung beban akhir. Karena itu penting untuk:
- Memastikan harga yang ditawarkan menyebutkan dengan jelas apakah sudah termasuk pajak.
- Mencatat PBJT yang dipungut secara terpisah dari omzet usaha.
- Menyetor dan melapor tepat waktu sesuai ketentuan perda, karena keterlambatan dapat dikenai sanksi administrasi daerah.
Beda dengan PPN dan PPh
PBJT adalah pajak daerah dan tidak sama dengan PPN. Makan dan minum di restoran yang sudah dikenai pajak daerah pada umumnya tidak dikenai PPN [3]. Sementara itu, penghasilan usaha tetap dikenai PPh sesuai skema yang digunakan, misalnya PPh final UMKM atau tarif umum.
Saran praktis
Untuk vila yang dikelola sebagai akomodasi, pastikan izin usaha dan pendaftaran objek pajak daerah sudah sesuai. Simpan bukti penyetoran PBJT bulanan dan rekonsiliasikan dengan pencatatan penjualan. Bila memiliki beberapa unit di kabupaten berbeda, siapkan jadwal kewajiban terpisah karena tenggat dan prosedur pelaporan dapat berbeda antardaerah. Bila ada keraguan klasifikasi usaha, misalnya antara sewa murni dan jasa perhotelan, minta penegasan tertulis dari badan pendapatan daerah setempat.