Beranda TentangLayananLokasiArtikelKalender PajakKontak Jadwalkan Konsultasi

#Bali#Pajak Hiburan#PBJT#Pariwisata

Putusan MK Tegaskan Spa Bukan Jasa Hiburan, Tidak Kena PBJT 40 sampai 75 Persen

Oleh Dipublikasikan: Diperbarui: 2 menit baca

Perdebatan pajak hiburan 40 sampai 75 persen pada awal 2024 sangat terasa di Bali, tempat spa dan wellness menjadi bagian penting pariwisata. Pada 3 Januari 2025, Mahkamah Konstitusi memberi dua putusan yang saling melengkapi.

Putusan 19/PUU-XXII/2024, spa dikeluarkan

MK mengabulkan sebagian permohonan terhadap Pasal 55 ayat (1) huruf l UU HKPD. Frasa "dan mandi uap/spa" dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, kecuali dimaknai sebagai bagian dari jasa kesehatan tradisional [1]. Menurut pertimbangan MK, penyejajaran spa dengan diskotek, karaoke, kelab malam, dan bar tidak memberi kepastian hukum bagi layanan kesehatan tradisional [3].

Akibatnya, spa, panti pijat, dan layanan kebugaran sejenis yang masuk kategori kesehatan tradisional tidak lagi dikenai PBJT jasa hiburan dengan tarif 40 sampai 75 persen [1].

Putusan 32/PUU-XXII/2024, tarif hiburan malam tetap

Dalam perkara lain, MK menolak permohonan terhadap tarif PBJT 40 sampai 75 persen untuk diskotek, karaoke, kelab malam, dan bar. Para pemohon, yaitu asosiasi usaha spa, pengusaha karaoke, dan asosiasi industri pariwisata, dinilai tidak beralasan menurut hukum [2]. Artinya, rentang tarif tersebut tetap berlaku untuk jenis usaha itu.

Catatan penting

Putusan ini tidak berarti spa bebas pajak sama sekali. Menurut ulasan IKPI, pajaknya tetap mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah, sehingga layanan spa tetap dapat dikenai pajak daerah dengan tarif sesuai perda, dan pelaku usaha tetap memiliki kewajiban PPh serta PPN bila memenuhi syarat [3]. Cara kategorisasi di lapangan bergantung pada perda dan klasifikasi usaha yang berlaku di masing-masing kabupaten/kota.

Saran praktis

Pengusaha spa yang sebelumnya diperlakukan sebagai usaha hiburan perlu memeriksa klasifikasi usahanya di pemda, termasuk izin usaha dan kode KBLI. Bila ada pembayaran dengan tarif hiburan yang dilakukan setelah putusan, ajukan konfirmasi tertulis kepada badan pendapatan daerah dan tanyakan prosedur penyesuaian atau pengembalian yang berlaku. Dokumentasikan jenis layanan agar pembedaan antara terapi kesehatan tradisional dan hiburan malam dapat dibuktikan bila diperlukan.

Sumber

  1. Bisnis.com, MK Putuskan Spa Tak Masuk Kategori Jasa Hiburan
  2. Bisnis.com, MK Tolak Gugatan Pengusaha Karaoke dkk soal Pajak Hiburan 40-75%
  3. IKPI, MK Spa Bukan Bagian dari Jasa Hiburan, Tapi Pajaknya Tetap Ikut Aturan Pemerintah

Sandra TjanKonsultan pajak di Jakarta & Bali (Brevet A·B·C, USKP). Artikel ini merangkum regulasi beserta sumber resminya dan bukan merupakan nasihat pajak individual.