Dana Hibah Pariwisata Rp3,3 Triliun, Bali Dapat Porsi Terbesar
Pandemi memukul sektor pariwisata, dan dampaknya langsung terasa pada pendapatan asli daerah dari pajak hotel dan pajak restoran. Untuk menahan dampak itu, pemerintah menyiapkan dana hibah pariwisata senilai Rp3,3 triliun sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) [1].
Bagaimana dana dibagi?
Hibah disalurkan kepada pemerintah daerah dengan komposisi:
- 70% untuk bantuan langsung kepada industri hotel dan restoran; dan
- 30% untuk penanganan dampak pandemi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif oleh pemerintah daerah [1][2].
Daerah penerima dipilih antara lain berdasarkan status sebagai destinasi pariwisata prioritas, ibu kota provinsi, atau daerah dengan realisasi pajak hotel dan restoran minimal 15% dari PAD tahun 2019 [1].
Porsi Bali
Bali mendapat sekitar Rp1,1 triliun, atau 33,9% dari total hibah. Kabupaten Badung menerima porsi terbesar, sekitar Rp948 miliar, disusul Kabupaten Gianyar sekitar Rp135 miliar [2].
Syarat bagi hotel dan restoran
Hotel dan restoran yang dapat menerima bantuan antara lain harus [2]:
- terdaftar sebagai wajib pajak daerah pada 2019;
- masih beroperasi saat program dilaksanakan;
- memiliki izin usaha yang masih berlaku; dan
- memiliki catatan pembayaran pajak hotel atau restoran tahun 2019.
Pelajaran untuk pelaku usaha di Bali
Program ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak daerah yang tercatat rapi bukan hanya kewajiban, tetapi juga syarat untuk mengakses bantuan pemerintah. Usaha yang tidak terdaftar atau tidak punya riwayat setoran pajak hotel dan restoran tidak dapat ikut.
Saran praktis
- Simpan bukti setoran pajak daerah dan laporan bulanan secara tertib, termasuk dalam bentuk digital.
- Pastikan izin usaha pariwisata selalu diperbarui.
- Gunakan bantuan sesuai peruntukan yang ditetapkan dan simpan bukti penggunaannya, karena penyaluran hibah diawasi dan dapat diaudit.