Pajak bagi WNA dan Ekspatriat di Bali, Kapan Menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri
Bali menjadi rumah bagi banyak warga negara asing yang bekerja, berinvestasi, atau tinggal jangka panjang. Status pajak mereka tidak ditentukan oleh jenis visa semata, melainkan oleh lamanya tinggal dan niat bertempat tinggal.
Kriteria subjek pajak dalam negeri
Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, orang pribadi dianggap subjek pajak dalam negeri bila bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan bermaksud bertempat tinggal [1][2]. Perhitungan 183 hari tidak harus berturut-turut dan mencakup periode 12 bulan mana pun.
Subjek pajak dalam negeri pada umumnya dikenai pajak atas penghasilan dari seluruh dunia. Subjek pajak luar negeri hanya dikenai pajak atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia, melalui pemotongan atau bentuk usaha tetap [2]. Karena itu, ekspatriat yang melewati batas 183 hari perlu memetakan penghasilan dari luar negeri sejak dini.
Kewajiban administratif
- NPWP. Subjek pajak dalam negeri yang memiliki penghasilan wajib mendaftar dan memiliki NPWP.
- SPT Tahunan. Pelaporan penghasilan dilakukan melalui SPT Tahunan orang pribadi, dengan memperhatikan tenggat pelaporan yang berlaku.
- Perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B). Bila negara asal memiliki P3B dengan Indonesia, ketentuannya dapat memengaruhi hak pemajakan. Pemanfaatannya memerlukan dokumen pendukung, termasuk surat keterangan domisili dari negara mitra.
Kerap disalahpahami
Kepemilikan KITAS atau visa tertentu tidak otomatis membuat seseorang bebas pajak, dan juga tidak otomatis menjadikannya wajib pajak. Visa memberi izin tinggal, sedangkan status pajak ditentukan oleh fakta keberadaan dan tempat tinggal [3]. Sebaliknya, seseorang yang tinggal kurang dari 183 hari tetap dapat menerima penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan dikenai pemotongan pajak.
Ketentuan rinci mengenai insentif untuk tenaga ahli tertentu atau pengecualian penghasilan luar negeri tidak dibahas di sini dan perlu diverifikasi terhadap peraturan yang berlaku sesuai kondisi pribadi.
Saran praktis
Catat tanggal masuk dan keluar Indonesia setiap tahun, simpan paspor dan cap imigrasi, serta rencanakan penghasilan luar negeri sebelum mencapai 183 hari. Daftarkan NPWP bila akan bekerja, berbisnis, atau menetap lama. Untuk situasi lintas negara, mintalah analisis tertulis dari konsultan pajak agar posisi Anda terdokumentasi bila ditanyakan otoritas pajak.