Pajak Hiburan 40 sampai 75 Persen Berlaku, Pengusaha Diskotek hingga Spa Protes

Awal 2024 diwarnai polemik pajak hiburan. Sejak UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) berlaku penuh, pajak hiburan tidak lagi berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa kesenian dan hiburan ^[1].

Apa yang diatur?

Secara umum, tarif PBJT ditetapkan paling tinggi 10%. Namun, untuk jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa, UU HKPD menetapkan tarif khusus paling rendah 40% dan paling tinggi 75% ^[1]. Besaran pastinya ditetapkan oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota melalui peraturan daerah, dan banyak daerah mulai menerapkannya pada Januari 2024.

Gelombang protes

Kenaikan tarif ini memicu keberatan dari pelaku usaha hiburan dan spa di berbagai daerah, termasuk figur publik pemilik usaha karaoke dan kelab ^[2]. Di Bali, kekhawatiran paling besar datang dari industri spa yang selama ini menjadi bagian dari produk wisata kesehatan, bukan hiburan malam.

Merespons protes tersebut, Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa daerah dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha ^[2]. Pemerintah pusat juga sempat menyatakan akan menunda kenaikan tarif ^[3], meskipun belakangan ditegaskan bahwa yang ditempuh adalah pemberian insentif oleh kepala daerah, bukan penundaan undang-undang.

Siapa yang menanggung pajak ini?

PBJT pada dasarnya dibebankan kepada konsumen yang menikmati jasa, sedangkan pengusaha berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkannya ke pemerintah daerah. Namun dalam praktik, kenaikan tarif sebesar ini sulit sepenuhnya dialihkan ke harga jual tanpa menurunkan jumlah pengunjung. Karena itu, pelaku usaha menilai tarif minimal 40% mengancam kelangsungan usaha dan lapangan kerja di sektor hiburan dan pariwisata.

Uji materi ke Mahkamah Konstitusi

Sejumlah asosiasi dan pelaku usaha kemudian mengajukan uji materi atas ketentuan tarif tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Selama proses berjalan, pembahasan berfokus pada apakah spa layak disamakan dengan diskotek dan karaoke. Hasil akhir perkara ini baru diputus pada awal 2025 ^[4] (lihat catatan pembaruan).

Saran praktis

1. Periksa perda PDRD terbaru di kabupaten/kota tempat usaha Anda beroperasi untuk mengetahui tarif yang berlaku.
2. Cermati apakah daerah Anda memberikan insentif pengurangan pokok pajak dan bagaimana cara mengajukannya.
3. Pisahkan dengan jelas jenis layanan dalam tagihan (misalnya makanan dan minuman versus jasa hiburan) karena tarif PBJT dapat berbeda.

Sumber

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
2. Bisnis.com, Pengusaha protes pajak hiburan 40%-75%, Kemenkeu: boleh minta insentif
3. CNN Indonesia, Kenaikan pajak hiburan 40-75 persen akan ditunda
4. CNBC Indonesia, Aturan pajak hiburan 40%-75% pascaputusan MK