Visa Remote Worker E33G untuk Digital Nomad di Bali dan Posisi Pajaknya
Mulai 1 April 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi memperkenalkan visa remote worker dengan indeks E33G, yang dikenal luas sebagai visa digital nomad. Bali menjadi salah satu lokasi tujuan utamanya.
Ketentuan dasar visa
Berdasarkan ringkasan EY, visa ini ditujukan bagi warga negara asing yang tinggal di Indonesia sambil bekerja untuk pemberi kerja di luar negeri. Masa berlakunya sampai satu tahun dan dapat diperpanjang satu tahun lagi. Persyaratan yang dicantumkan mencakup paspor dengan masa berlaku minimal enam bulan, saldo rekening sekurang-kurangnya USD 2.000 selama tiga bulan terakhir, penghasilan tahunan minimal USD 60.000, serta kontrak kerja dengan perusahaan di luar negeri [1]. Persyaratan imigrasi dapat berubah, sehingga perlu diperiksa pada kanal resmi Imigrasi sebelum mengajukan.
Visa bukan penentu status pajak
Visa E33G mengatur izin tinggal, bukan pajak. Status pajak tetap mengikuti ketentuan UU PPh: orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, atau bermaksud bertempat tinggal, menjadi subjek pajak dalam negeri [2]. Subjek pajak dalam negeri pada dasarnya dikenai pajak atas penghasilan dari seluruh dunia, sehingga gaji dari pemberi kerja luar negeri dapat masuk dalam cakupan pemajakan Indonesia tanpa memandang jenis visa.
Dengan masa berlaku sampai satu tahun, hampir seluruh pemegang E33G yang tinggal penuh di Bali akan melewati 183 hari. Mereka perlu mempertimbangkan pendaftaran NPWP dan pelaporan SPT. Bagaimana perlakuan atas penghasilan luar negeri dalam kasus tertentu, termasuk peran perjanjian penghindaran pajak berganda dan kemungkinan fasilitas bagi tenaga ahli, memerlukan analisis tersendiri dan tidak dibahas sebagai kepastian dalam artikel ini.
Risiko yang sering terjadi
- Mengira visa nomad otomatis membebaskan pajak atas penghasilan dari luar negeri.
- Tidak mencatat hari tinggal, sehingga status pajak sulit dibuktikan.
- Mencampur penghasilan pribadi dan rekening usaha di Indonesia.
Saran praktis
Sebelum mengajukan visa, hitung rencana lama tinggal dan susun peta penghasilan: sumber, mata uang, dan negara pemotong pajak. Simpan kontrak kerja, bukti pajak yang sudah dibayar di negara asal, dan surat keterangan domisili. Setelah itu, minta konsultan pajak menilai apakah NPWP dan SPT diperlukan serta bagaimana pajak yang telah dibayar di luar negeri dapat diperhitungkan.