SE Mendagri Buka Ruang Insentif Pajak Hiburan, Bali Siapkan Keringanan

Setelah protes atas tarif pajak hiburan 40 sampai 75 persen meluas, pemerintah pusat memilih jalan insentif. Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Nomor 900.1.13.1/403/SJ tanggal 19 Januari 2024 kepada Gubernur DKI Jakarta serta para bupati dan wali kota ^[3].

Dasar hukumnya: Pasal 101 UU HKPD

Pasal 101 UU HKPD memungkinkan gubernur, bupati, atau wali kota memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi ^[1]. Bentuknya dapat berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak. Surat edaran tersebut menegaskan bahwa ruang ini dapat dipakai untuk jasa hiburan tertentu ^[3].

Pemerintah juga meluruskan bahwa kebijakan yang ditempuh bukan penundaan tarif dalam undang-undang. Tarif tetap berlaku, tetapi beban yang dibayar pelaku usaha dapat dikurangi melalui insentif daerah ^[2].

Mengapa jalur insentif dipilih?

Tarif dalam undang-undang hanya dapat diubah melalui revisi undang-undang atau putusan Mahkamah Konstitusi, yang memerlukan waktu. Insentif fiskal daerah memberi solusi yang lebih cepat karena dapat ditetapkan oleh kepala daerah. Konsekuensinya, kepastian bagi pelaku usaha bergantung pada kebijakan masing-masing daerah dan dapat berubah sesuai keputusan kepala daerah.

Respons Bali

Bali termasuk daerah yang paling cepat merespons. Gubernur dan para bupati/wali kota se-Bali bertemu pelaku usaha hiburan dan sepakat menggunakan Pasal 101 untuk memberikan insentif sehingga beban efektif dapat berada di bawah 40 persen ^[3][5]. Menteri Dalam Negeri menyebut Bali, bersama sejumlah daerah di Jawa Barat dan Sumatera Barat, telah mengajukan insentif pajak hiburan ^[4].

Karena insentif ditetapkan oleh masing-masing kepala daerah, besarannya tidak seragam antardaerah. Setiap kabupaten/kota di Bali menyesuaikan dengan kondisi dan potensi usaha di wilayahnya ^[5]. Pemprov Bali juga menyuarakan agar spa tradisional Bali tidak digolongkan sebagai hiburan.

Saran praktis

1. Pantau peraturan kepala daerah tentang insentif PBJT di kabupaten/kota lokasi usaha, misalnya Badung, Denpasar, atau Gianyar.
2. Pahami prosedur pengajuan insentif, termasuk apakah diberikan secara jabatan atau harus dimohonkan.
3. Simpan bukti pengajuan dan keputusan insentif sebagai dokumen pendukung bila terjadi pemeriksaan pajak daerah.

Sumber

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD)
2. Bisnis.com, Bukan ditunda, ini penjelasan Airlangga soal pajak hiburan 40%
3. Pajak.com, Kepala daerah bisa beri insentif pajak hiburan secara jabatan
4. Kontan, Mendagri: Bali, Jawa Barat, dan Sumatera Barat sudah ajukan insentif pajak hiburan
5. Investortrust, Jurus Pemprov Bali menyiasati kenaikan pajak hiburan