Pajak Properti di Bali, BPHTB, PBB-P2, dan Pajak Air Tanah
Sejak berlakunya UU HKPD, tarif dan ketentuan pajak properti di daerah diatur lewat perda pajak dan retribusi daerah yang baru [2]. Karena itu angka yang berlaku di Badung belum tentu sama dengan Gianyar, Tabanan, atau Karangasem.
BPHTB
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dikenakan kepada pembeli saat memperoleh hak atas tanah atau bangunan, misalnya jual beli, hibah, atau waris. Pada perda Kabupaten Karangasem yang berlaku sejak 1 Januari 2024, tarif standar BPHTB adalah 5%, dan 0,1% untuk waris atau hibah antarkerabat dekat [1]. Perhitungan memakai nilai perolehan objek pajak dikurangi nilai tidak kena pajak yang ditetapkan daerah. Besaran pengurang itu tidak dibahas di sini karena berbeda antardaerah.
PBB-P2
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dikelola kabupaten/kota. Dalam contoh Karangasem, tarifnya 0,1% untuk objek sampai Rp1 miliar, 0,2% di atas Rp1 miliar, dan 0,8% untuk lahan pertanian atau peternakan [1]. Tagihan biasanya terbit tahunan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak, sehingga kenaikan harga tanah di Bali dapat meningkatkan pajak.
Pajak air tanah
Pajak air tanah dikenakan atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah, relevan untuk hotel, vila, dan usaha yang memakai sumur bor. Perda Karangasem menetapkan tarif 20% [1]. Dasar pengenaannya adalah nilai perolehan air, dan perhitungannya bergantung pada ketentuan daerah.
Pajak lain yang menyertai transaksi
Penjual tanah atau bangunan dikenai PPh final atas pengalihan hak, yang diatur terpisah dari pajak daerah. Dalam jual beli, pastikan siapa yang menanggung PPh penjual dan BPHTB pembeli, serta bagaimana bukti setornya diserahkan kepada notaris atau PPAT.
Saran praktis
Sebelum transaksi, minta notaris atau PPAT memastikan NJOP, tarif BPHTB, dan status PBB-P2 tahun-tahun sebelumnya sudah lunas. Bagi pemilik yang memakai air tanah untuk usaha, periksa izin pengambilan air dan pendaftaran pajak air tanah agar tidak terkena tunggakan. Bila properti dibeli melalui badan usaha, bandingkan beban pajaknya dengan pembelian oleh orang pribadi sebelum akad ditandatangani.