Menjalankan PT PMA di Bali, Dasar Kepatuhan Pajak dan Pemilihan Konsultan Level C

Banyak investor asing memulai usaha di Bali melalui perseroan terbatas penanaman modal asing (PT PMA) untuk vila, restoran, spa, atau agensi wisata. Setelah izin berdiri, kewajiban pajak berjalan seperti badan usaha lain, ditambah tuntutan administrasi yang lebih ketat.

Kewajiban inti

1. NPWP badan dan pengukuhan PKP bila omzet melewati batas pengusaha kena pajak, yang selama ini Rp4,8 miliar setahun, atau bila memilih dikukuhkan sukarela.
2. PPh badan beserta angsuran bulanan (PPh Pasal 25) dan SPT Tahunan badan.
3. Pemotongan PPh atas gaji (PPh 21), jasa (PPh 23), dan sewa (PPh final), termasuk bukti potong dan pelaporan SPT Masa.
4. Pajak daerah seperti PBJT dan PBB-P2 untuk usaha akomodasi, kuliner, dan properti.
5. Pembukuan yang tertib, termasuk dokumentasi transaksi dengan pihak afiliasi di luar negeri bila ada.

Peran konsultan tingkat C

PMK 55/2026 ditetapkan pada 22 Juli 2026 dan diundangkan pada 24 Agustus 2026. Aturan ini membagi izin konsultan pajak menjadi tingkat A, B, dan C. Berdasarkan penjelasan Enforcea, tingkat B melayani orang pribadi dan badan dalam negeri tetapi tidak boleh menangani badan usaha PMA, bentuk usaha tetap, dan subjek pajak luar negeri, sedangkan tingkat C berwenang melayani seluruh wajib pajak orang pribadi dan badan, termasuk PMA, BUT, dan transaksi internasional ^[1]. Izin praktik lama tetap diakui tanpa perlu mengajukan ulang ^[2].

Penjelasan tersebut berasal dari sumber sekunder, sedangkan teks resmi PMK 55/2026 dapat dibaca di JDIH Kementerian Keuangan ^[3].

Memilih konsultan

Tanyakan nomor dan tingkat izin konsultan, dan pastikan sesuai dengan jenis klien. Periksa pengalaman menangani PMA dan pemahaman pajak daerah Bali. Minta lingkup kerja tertulis: pelaporan bulanan, SPT Tahunan, pendampingan pemeriksaan, hingga konsultasi struktur.

Saran praktis

Susun kalender kepatuhan tahunan sejak PT berdiri, pisahkan keuangan pribadi pemegang saham dari perusahaan, dan lakukan tinjauan pajak berkala sebelum akhir tahun buku. Kepatuhan yang konsisten jauh lebih murah daripada memperbaiki kesalahan setelah ada surat dari kantor pajak atau pemerintah daerah. Bila ada rencana transaksi dengan pihak afiliasi di luar negeri, libatkan konsultan sejak tahap perancangan kontrak.

Sumber

1. Enforcea, Izin Konsultan Pajak Tingkat A, B, dan C, Apa Bedanya
2. IKPI, PMK 55/2026 Rombak Aturan Konsultan Pajak, Ini 8 Perubahan Besarnya
3. Peraturan Menteri Keuangan (JDIH Kemenkeu)