Pungutan Wisatawan Asing Bali Rp150.000 Resmi Berlaku 14 Februari 2024
Pemerintah Provinsi Bali mulai memberlakukan pungutan bagi wisatawan asing sebesar Rp150.000 per orang pada 14 Februari 2024 [2]. Ketentuannya diatur dalam Perda Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali [1], dengan landasan UU 15/2023 tentang Provinsi Bali.
Bukan pajak, tetapi pungutan daerah
Perlu dibedakan, pungutan ini bukan pajak pusat maupun pajak daerah seperti PBJT hotel atau restoran. Dananya ditujukan untuk pelindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali. Karena itu, pungutan ini tidak menggantikan kewajiban pajak lain yang melekat pada transaksi wisatawan.
Cara pembayaran
Pembayaran dilakukan secara elektronik melalui situs dan aplikasi Love Bali [2]. Pada tahap awal, pembayaran juga dilayani di terminal internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Pelabuhan Benoa, serta melalui biro perjalanan, hotel, dan daya tarik wisata [3].
Siapa yang dikecualikan?
Pemprov Bali menyebut tujuh kategori warga negara asing yang dibebaskan, antara lain pemegang visa diplomatik dan dinas, awak alat angkut, pemegang KITAS atau KITAP, pemegang visa penyatuan keluarga, visa pelajar, dan golden visa [3]. WNA yang dikecualikan tetap perlu mengajukan permohonan melalui sistem Love Bali sebelum kedatangan [3].
Tujuan penggunaan dana
Pungutan ini dirancang sebagai sumber pendanaan khusus untuk menjaga kebudayaan dan lingkungan alam Bali, yang selama ini menjadi daya tarik utama pariwisata. Pemprov Bali menunjuk bank daerah untuk menampung dana pungutan, sehingga penerimaannya dapat dipantau terpisah dari pendapatan asli daerah lainnya. Transparansi penggunaan dana menjadi perhatian pelaku usaha dan wisatawan.
Dampak bagi pelaku usaha pariwisata
Hotel, vila, dan biro perjalanan berpotensi diminta membantu sosialisasi atau penagihan pungutan. Pelaku usaha perlu memisahkan pencatatan dana pungutan ini dari pendapatan usaha agar tidak keliru diperlakukan sebagai omzet yang dikenai pajak.
Saran praktis
- Informasikan kewajiban pungutan kepada tamu asing sejak proses pemesanan.
- Bila membantu memungut, catat dan setorkan dana pungutan secara terpisah dari pendapatan kamar atau jasa.
- Pastikan karyawan atau mitra asing yang memegang KITAS memahami bahwa mereka termasuk kategori yang dikecualikan.