Pelaku Usaha Wisata Kecil di Bali, PPh Final 0,5% dan Batas PKP Rp4,8 Miliar

Sebagian besar usaha pariwisata di Bali berskala kecil, misalnya warung, homestay, penyewaan kendaraan, kelas yoga, hingga jasa pemandu. Bagi mereka, pajak penghasilan dapat dikelola dengan skema sederhana bila syaratnya terpenuhi.

PPh final 0,5% berdasarkan PP 55/2022

Wajib pajak dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar setahun dapat dikenai PPh final 0,5% dari omzet. Ada batas waktu pemanfaatan sejak terdaftar: paling lama 7 tahun pajak untuk orang pribadi, 4 tahun untuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, BUMDes, atau perseroan perorangan, dan 3 tahun untuk perseroan terbatas ^[1]. Orang pribadi mendapat bagian omzet sampai Rp500 juta setahun yang tidak dikenai PPh.

Pemerintah menyatakan akan merevisi PP 55/2022. Rencananya, UMKM orang pribadi dan perseroan perorangan memakai tarif 0,5% tanpa batas waktu, dan koperasi diperpanjang hingga 2029. Per pemberitaan 31 Oktober 2025, revisi itu masih dalam penyusunan dan belum terbit ^[1]. Karena itu, perencanaan jangka panjang tidak boleh bersandar pada rencana yang belum menjadi aturan.

Batas PKP Rp4,8 miliar

Pengusaha yang peredaran brutonya dalam satu tahun buku melebihi Rp4,8 miliar wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan memungut PPN ^[2][3]. Pengukuhan harus dilakukan paling lambat akhir bulan ketika batas itu terlampaui. Banyak pelaku wisata kecil tidak menyadari bahwa lonjakan musim ramai dapat menggeser mereka melewati batas.

Pajak daerah tetap berjalan

PPh final tidak menggantikan pajak daerah. Homestay, restoran, dan parkir tetap dapat dikenai PBJT yang dipungut dari konsumen dan disetor ke kas daerah, sesuai perda setempat.

Saran praktis

1. Catat omzet bulanan agar mudah memantau posisi terhadap Rp500 juta dan Rp4,8 miliar.
2. Setor PPh final setiap bulan, dan laporkan dalam SPT Tahunan.
3. Hitung tahun pertama terdaftar sebagai awal batas waktu pemanfaatan.
4. Pisahkan rekening usaha dari rekening pribadi.
5. Konsultasikan bila usaha tumbuh, karena pada tahap tertentu pembukuan lengkap dan pengukuhan PKP lebih tepat.

Sumber

1. DDTCNews, Pemerintah Bakal Terapkan PPh Final UMKM 0,5% Tanpa Batas Waktu
2. Direktorat Jenderal Pajak
3. Peraturan Kementerian Keuangan (JDIH)