Insentif Pajak COVID-19 Diperpanjang hingga Desember 2021
Pandemi belum mereda pada pertengahan 2021, sehingga pemerintah kembali memperpanjang insentif pajak yang semula berakhir Juni 2021. Perpanjangan diatur dalam PMK 82/PMK.03/2021 yang mengubah PMK 9/PMK.03/2021 dan berlaku sejak diundangkan pada 1 Juli 2021 [1][2].
Lima insentif yang diperpanjang
Hingga masa pajak Desember 2021, insentif berikut tetap dapat dimanfaatkan [2]:
- PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah bagi karyawan dengan penghasilan bruto setahun tidak lebih dari Rp200 juta.
- PPh final UMKM ditanggung pemerintah.
- PPh final jasa konstruksi DTP untuk Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).
- Pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50%.
- Pengembalian pendahuluan PPN (restitusi dipercepat).
Cakupan bidang usaha dipersempit
Pemerintah menyesuaikan daftar penerima. PPh 21 DTP kini berlaku bagi karyawan pada pemberi kerja di salah satu dari 1.189 bidang usaha tertentu. Perusahaan penerima fasilitas KITE dan perusahaan di kawasan berikat tidak lagi otomatis berhak atas sebagian insentif [2]. Fokus diarahkan pada sektor yang masih tertekan.
Batas waktu pemberitahuan
Pemberi kerja atau wajib pajak yang ingin memanfaatkan PPh 21 DTP dan/atau pengurangan angsuran PPh 25 mulai masa pajak Juli 2021 wajib menyampaikan pemberitahuan paling lambat 15 Agustus 2021 [2].
Laporan realisasi tetap kunci
DJP mengingatkan bahwa insentif hanya sah bila laporan realisasi disampaikan dengan benar dan tepat waktu [3]. Salah input atau laporan yang terlambat dapat membuat insentif tidak diakui, sehingga pajak yang seharusnya ditanggung pemerintah harus disetor sendiri.
Saran praktis
- Cek ulang KLU perusahaan terhadap lampiran PMK 82/2021, karena daftarnya berbeda dari aturan sebelumnya.
- Buat kalender internal untuk pemberitahuan dan laporan realisasi bulanan.
- Berikan PPh 21 DTP secara tunai kepada karyawan dan simpan buktinya.