Perpres 79/2023 Buka Insentif Impor Mobil Listrik CBU dengan Komitmen Produksi
Presiden menandatangani Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 pada 8 Desember 2023, yang mengubah Perpres 55/2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai [1][2]. Perubahan terpentingnya adalah dibukanya ruang insentif untuk impor mobil listrik dalam keadaan utuh (CBU).
Insentif yang dibuka
Perpres ini menjadi payung bagi beberapa jenis insentif [2]:
- Bea masuk atas impor kendaraan listrik CBU, baik dibebaskan maupun ditanggung pemerintah.
- PPnBM atas kendaraan listrik CBU, dalam bentuk ditanggung pemerintah.
- Pembebasan atau pengurangan pajak daerah atas kendaraan listrik.
- Insentif bea masuk untuk komponen dan produksi dalam negeri.
Rincian teknis dan besaran insentif pajak pusat diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan [3].
Syarat: komitmen membangun produksi
Insentif impor CBU tidak diberikan secara bebas. Perusahaan otomotif harus [2]:
- Membangun fasilitas manufaktur kendaraan listrik di dalam negeri, atau sudah berinvestasi untuk memperkenalkan produk baru, atau meningkatkan kapasitas produksi.
- Memperoleh persetujuan dari kementerian yang membidangi investasi.
- Memenuhi komitmen produksi di dalam negeri sebanding dengan kuota impor CBU yang diterima. Impor CBU dengan skema ini dibuka hingga akhir 2025.
Bila komitmen produksi tidak terpenuhi, perusahaan dikenai sanksi berupa pengembalian sebesar insentif yang telah diterima secara proporsional [2].
Dampak bagi pasar dan pelaku usaha
Bagi konsumen, kebijakan ini berpotensi menambah pilihan model mobil listrik dengan harga lebih kompetitif selama masa transisi. Bagi produsen, insentif ini merupakan kontrak bersyarat: manfaat di depan harus dibayar dengan realisasi investasi dan produksi.
Saran praktis
Bagi produsen dan importir, dokumentasikan rencana investasi, kuota impor, dan realisasi produksi secara rinci sejak awal, karena seluruhnya akan diverifikasi. Hitung pula skenario terburuk bila target produksi tidak tercapai, sebab kewajiban pengembalian insentif dapat membebani arus kas. Bagi perusahaan pembeli armada, pastikan status insentif tercantum pada dokumen penjualan.