Panduan Natura dan Kenikmatan Menurut PMK 66/2023
Sejak PMK 66/2023 berlaku pada 1 Juli 2023, imbalan kerja dalam bentuk natura (barang) dan kenikmatan (hak memanfaatkan fasilitas) pada prinsipnya menjadi penghasilan bagi pegawai, dan dapat dibiayakan oleh pemberi kerja. Pengecualian diberikan untuk jenis tertentu.
Dua istilah yang perlu dibedakan
- Natura: kepemilikan barang berpindah kepada pegawai, misalnya pemberian ponsel yang menjadi milik pegawai.
- Kenikmatan: pegawai hanya memakai fasilitas, misalnya kendaraan dinas yang dipakai pribadi, sedangkan kepemilikan tetap pada perusahaan.
Pembedaan ini penting untuk penyusutan. Penyusutan hanya diperbolehkan untuk kenikmatan berupa fasilitas dari aktiva milik pemberi kerja, sedangkan pembebanan natura selesai saat barang dialihkan kepada penerima [1].
Yang dikecualikan dari objek PPh
Contoh yang paling sering dipakai:
- Makanan dan minuman bagi seluruh pegawai yang disediakan di tempat kerja [2].
- Kupon makanan dan minuman bagi pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan penyediaan di tempat kerja, misalnya tenaga pemasaran atau dinas luar, dengan batas Rp2 juta per pegawai per bulan [2].
- Natura tertentu yang diberikan di daerah tertentu, sepanjang perusahaan memiliki penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu [1].
PMK 66/2023 memuat daftar lengkap, syarat dokumen, dan batas nilai untuk masing-masing jenis. Baca langsung lampiran dan pasalnya sebelum menyimpulkan perlakuan suatu fasilitas.
Yang menjadi objek PPh 21
Natura dan kenikmatan di luar daftar pengecualian dihitung sebagai bagian penghasilan bruto pegawai. Contohnya tiket pulang-pergi untuk pegawai roster pada perusahaan pertambangan, kecuali lokasi usahanya memperoleh penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu [1].
Cara menilai
- Untuk natura: sesuai ketentuan penilaian dalam PMK 66/2023.
- Untuk kenikmatan: sebesar biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan pemberi kerja, termasuk biaya pemeliharaan dan penyusutan [1].
Langkah praktis untuk bagian HR dan pajak
- Inventarisasi seluruh fasilitas yang diberikan kepada pegawai: kendaraan, rumah dinas, tiket, keanggotaan, ponsel, tunjangan makan.
- Klasifikasikan masing-masing: dikecualikan, atau objek PPh 21.
- Untuk yang menjadi objek, tambahkan nilainya ke penghasilan bruto bulanan pegawai sebelum menghitung PPh 21 dengan TER.
- Bila perusahaan membiayakan natura atau kenikmatan, pastikan bukti pengeluaran dan perlakuan PPh 21 konsisten. Biaya yang dibebankan perusahaan tanpa pemotongan PPh 21 atas penerima dapat dikoreksi saat pemeriksaan.
- Dokumentasikan kebijakan fasilitas dalam peraturan perusahaan atau kontrak kerja.
Sering terlewat
- Kendaraan dinas yang diperbolehkan dipakai pribadi dianggap kenikmatan, bukan fasilitas operasional murni.
- Ponsel dan laptop dapat diperlakukan berbeda tergantung apakah kepemilikan dialihkan atau hanya dipakai.
- Fasilitas untuk direksi dan komisaris perlu dicek tersendiri, termasuk bila mereka bukan pegawai tetap.
Saran praktis
Lakukan inventarisasi fasilitas sekali setahun menjelang Desember, sebelum penghitungan PPh 21 setahun, agar koreksi bisa dilakukan sebelum bukti potong 1721-A1 diterbitkan. Hasil inventarisasi juga berguna sebagai kertas kerja bila KPP meminta penjelasan.