Batas Lapor SPT Masa PPh 21 Desember 2025 Diperpanjang ke 28 Februari
DJP memberikan relaksasi pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 untuk masa pajak Desember 2025 melalui Pengumuman PENG-21/PJ/2026. Batas pelaporan yang semula 20 Januari 2026 diperpanjang menjadi 28 Februari 2026 [1][2].
Mengapa diberikan
Masa Desember merupakan masa yang paling berat bagi pemberi kerja karena di dalamnya terdapat perhitungan PPh 21 setahun, penerbitan bukti potong tahunan, dan penyesuaian tarif efektif. Pada periode ini, pemberi kerja juga sedang beradaptasi dengan pelaporan melalui Coretax. Relaksasi diberikan untuk memberi kepastian hukum dan kemudahan administrasi selama masa transisi [1].
Bentuk relaksasi
- Atas keterlambatan penyampaian SPT Masa PPh 21 masa Desember 2025 yang disampaikan sampai 28 Februari 2026, sanksi administrasi tidak dikenakan.
- Penghapusan dilakukan dengan tidak menerbitkan STP. Bila STP telanjur terbit, kepala kantor wilayah DJP menghapus sanksi tersebut secara jabatan [1][2].
Yang tidak termasuk
Relaksasi ini berlaku untuk pelaporan, bukan pembayaran. Penyetoran PPh 21 masa Desember 2025 tetap mengikuti jatuh tempo normal, sehingga keterlambatan setor tetap berisiko dikenai bunga [1].
Siapa yang terdampak
Relaksasi ini relevan bagi seluruh pemberi kerja yang memotong PPh 21, baik perusahaan, instansi, maupun orang pribadi yang mempekerjakan pegawai. Bagi usaha kecil dengan staf administrasi terbatas, tambahan waktu ini memberi ruang untuk memahami formulir baru di Coretax dan memastikan bukti potong tahunan diterbitkan dengan benar. Kesalahan bukti potong tahunan akan langsung terbawa ke SPT Tahunan pegawai, sehingga ketelitian di tahap ini sangat penting.
Kaitan dengan SPT Tahunan pegawai
Bukti potong tahunan yang terbit dari SPT Masa Desember menjadi dasar data prepopulated di SPT Tahunan pegawai pada Coretax. Semakin cepat SPT Masa Desember dilaporkan, semakin cepat pegawai dapat melaporkan SPT Tahunan dengan data yang lengkap.
Saran praktis
- Selesaikan pelaporan sebelum 28 Februari 2026 dan jangan menunggu hari terakhir.
- Rekonsiliasikan total penghasilan bruto setahun dengan data penggajian sebelum menerbitkan bukti potong tahunan.
- Pastikan pembayaran PPh 21 Desember sudah dilakukan tepat waktu karena tidak termasuk relaksasi.