KEP-67/PJ/2025, Sanksi Keterlambatan Akibat Kendala Coretax Dihapus
Banyak wajib pajak terlambat menyetor dan melaporkan pajak pada awal 2025 karena kendala teknis Coretax. Untuk memberi kepastian, Dirjen Pajak menerbitkan KEP-67/PJ/2025 yang berlaku sejak 27 Februari 2025 [1].
Jenis pajak yang tercakup
Relaksasi berlaku atas keterlambatan pembayaran dan/atau pelaporan [1]:
- PPh Pasal 4 ayat (2), 15, 21, 22, 23, 25, dan 26, termasuk PPh final atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;
- PPN dan PPnBM;
- Bea meterai yang dipungut oleh pemungut.
Batas waktu relaksasi
| Kewajiban | Masa pajak | Batas waktu |
|---|---|---|
| SPT Masa PPh 21/26 dan PPh Unifikasi | Januari 2025 | 28 Februari 2025 |
| SPT Masa PPh 21/26 dan PPh Unifikasi | Februari 2025 | 31 Maret 2025 |
| SPT Masa PPN | Januari 2025 | 10 Maret 2025 |
Sepanjang pembayaran atau pelaporan dilakukan sebelum batas tersebut, sanksi administrasi atas keterlambatan dihapuskan [1].
Mekanismenya
Penghapusan dilakukan dengan tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP). Bila STP terlanjur terbit, sanksinya dihapus secara jabatan [2]. Relaksasi ditujukan bagi keterlambatan yang disebabkan masa transisi sistem, bukan karena kelalaian wajib pajak [2][3].
Saran praktis
- Cocokkan jadwal setor dan lapor Anda dengan tabel di atas; jika ada kewajiban yang belum beres, selesaikan sebelum tenggat relaksasi.
- Bila tetap menerima STP untuk masa yang tercakup, ajukan klarifikasi ke KPP dengan merujuk KEP-67/PJ/2025.
- Simpan bukti kendala sistem, misalnya tangkapan layar pesan galat, sebagai pendukung bila diperlukan.