Beranda TentangLayananLokasiArtikelKalender PajakKontak Jadwalkan Konsultasi

#Layanan#Tax Compliance#Coretax#SPT

Tax Compliance: Mengelola Kewajiban Pajak Bulanan dan Tahunan di Era Coretax

Oleh Dipublikasikan: Diperbarui: 3 menit baca

Kewajiban pajak rutin tampak sederhana sampai jumlahnya bertambah: pemotongan PPh karyawan, PPh atas pembayaran kepada vendor, PPN, angsuran bulanan, lalu SPT Tahunan. Ditambah sistem Coretax yang menuntut data dan akun tertata, kesalahan kecil mudah berubah menjadi surat teguran atau sanksi. Tax compliance adalah pengelolaan seluruh siklus itu agar tepat waktu dan tepat hitung.

Apa yang dicakup

  • Pajak bulanan: PPh Pasal 21, 23, 26, 4 ayat (2), PPh Pasal 25, dan PPN, mulai dari penghitungan, penerbitan bukti potong dan faktur pajak, penyetoran, hingga pelaporan SPT Masa.
  • SPT Tahunan PPh Badan dan Orang Pribadi, termasuk rekonsiliasi fiskal dan pelaporan harta serta utang.
  • Administrasi Coretax DJP, seperti pengelolaan akun, penunjukan penanggung jawab, sertifikat elektronik, dan penelusuran status laporan.

Kapan Anda membutuhkannya

Layanan ini cocok bagi perusahaan yang belum memiliki staf pajak khusus, usaha yang tumbuh sehingga volume transaksi melampaui kapasitas internal, serta individu dengan penghasilan dari beberapa sumber, misalnya gaji, usaha, dan sewa. Pelaku usaha di Bali yang memiliki unit usaha dan pemotongan atas banyak vendor juga sering memerlukannya.

Kalender tenggat yang perlu diingat

  • Penyetoran pajak bulanan: tanggal 15 bulan berikutnya, sebagaimana diseragamkan dalam PMK 81/2024 [1].
  • SPT Masa PPh: tanggal 20 bulan berikutnya.
  • SPT Masa PPN: akhir bulan berikutnya.
  • SPT Tahunan: 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan (tiga dan empat bulan setelah akhir tahun pajak untuk tahun buku sama dengan tahun kalender). Perpanjangan paling lama dua bulan dapat diajukan melalui pemberitahuan yang disampaikan sebelum batas waktu berakhir [2].

Tanggal jatuh tempo yang bertepatan dengan hari libur bergeser sesuai ketentuan. Selain itu, DJP beberapa kali menerbitkan relaksasi untuk periode tertentu, sehingga cek pengumuman resmi pada tahun berjalan.

Proses kerja yang lazim

  1. Pemetaan kewajiban. Daftar jenis pajak, jadwal, dan penanggung jawab dibuat berdasarkan profil usaha.
  2. Pengumpulan data bulanan. Daftar pembayaran, faktur, dan kontrak dikumpulkan, dan objek pajaknya diklasifikasi.
  3. Penghitungan dan penerbitan dokumen. Bukti potong dan faktur pajak diterbitkan melalui Coretax.
  4. Penyetoran dan pelaporan. Kode billing dibuat, pembayaran dilakukan, dan SPT Masa disampaikan sebelum tenggat.
  5. Rekonsiliasi tahunan. Data bulanan dicocokkan dengan pembukuan sebelum SPT Tahunan disusun.
  6. Pemantauan. Notifikasi dan surat dari DJP ditindaklanjuti.

Dokumen yang perlu disiapkan

  • Laporan keuangan dan buku besar.
  • Daftar gaji, tunjangan, dan data karyawan (NIK atau NPWP).
  • Faktur pajak masukan dan keluaran, kontrak, serta bukti potong.
  • Bukti setor dan bukti penerimaan SPT sebelumnya.
  • Akses Coretax: akun wajib pajak, penanggung jawab, dan sertifikat elektronik.

Pembukuan dan dokumen pendukung wajib disimpan selama 10 tahun [4].

Dasar hukum

UU KUP dan perubahannya dalam UU HPP menjadi dasar kewajiban dan sanksi [6]. PMK 81/2024 menata ketentuan perpajakan dalam rangka sistem inti administrasi perpajakan (Coretax), termasuk tenggat dan perpanjangan [1][2]. Untuk pembetulan, PER-12/PJ/2026 mengatur skema replace sejak 1 Oktober 2026 [5].

Risiko dan sanksi

Denda keterlambatan lapor. Pasal 7 UU KUP menetapkan denda tetap, yaitu Rp500.000 untuk SPT Masa PPN, Rp100.000 untuk SPT Masa lainnya, Rp100.000 untuk SPT Tahunan orang pribadi, dan Rp1.000.000 untuk SPT Tahunan badan. Periksa kembali angka ini pada naskah undang-undang yang berlaku.

Bunga keterlambatan bayar. Dihitung per bulan dengan tarif yang ditetapkan Menteri Keuangan dan berubah setiap bulan [3].

Kesalahan data di Coretax. Bukti potong atau faktur yang salah dapat membuat pihak lawan transaksi gagal mengkreditkan pajak dan membuat Anda dihubungi DJP.

Pembetulan. Kesalahan yang ditemukan sendiri sebaiknya dibetulkan, dengan memperhatikan bahwa pembetulan sejak 1 Oktober 2026 memakai nilai lengkap yang menggantikan SPT sebelumnya [5].

Kepatuhan rutin yang rapi mengurangi risiko surat teguran dan membuat data siap bila pemeriksaan tiba. Bila Anda ingin menyerahkan pengelolaan kewajiban pajak bulanan dan tahunan agar tidak ada tenggat terlewat, Konsultasikan Tax Compliance untuk menentukan ruang lingkup yang sesuai.

Sumber

  1. MUC Consulting, DJP lewat PMK 81/2024, batas pembayaran pajak seragam di tanggal 15 bulan berikutnya
  2. Pajak.com, PMK 81/2024 Ini Ketentuan Perpanjangan Lapor SPT Tahunan PPh
  3. DDTCNews, Tarif Bunga Sanksi Pajak Oktober 2026
  4. Direktorat Jenderal Pajak, kewajiban penyimpanan pembukuan
  5. DJP, PER-12/PJ/2026 skema replace
  6. Undang-Undang KUP

Sandra TjanKonsultan pajak di Jakarta & Bali (Brevet A·B·C, USKP). Artikel ini merangkum regulasi beserta sumber resminya dan bukan merupakan nasihat pajak individual.