NPWP 16 Digit dan NIK sebagai NPWP: Apa yang Perlu Anda Lakukan

Sistem administrasi perpajakan Indonesia kini memakai nomor identitas yang seragam. Untuk penduduk orang pribadi, NIK berfungsi sebagai NPWP. Untuk wajib pajak lain, NPWP berformat 16 digit. Ketentuan dasarnya ada pada PMK 112/2022 dan perubahannya, PMK 136/2023 ^[2].

Format yang perlu Anda bedakan

1. Orang pribadi penduduk Indonesia: NIK pada KTP dipakai sebagai NPWP. Pemerintah dapat mengaktivasi NIK sebagai NPWP secara otomatis bagi yang belum terdaftar ^[1].
2. Orang pribadi bukan penduduk, badan, dan instansi pemerintah: tetap memakai NPWP 15 digit pada tahap awal, yang kemudian dituliskan dalam format 16 digit. Untuk badan, format 16 digit adalah NPWP lama dengan tambahan angka 0 di depan.
3. Cabang atau lokasi usaha: NPWP cabang digantikan oleh NITKU (nomor identitas tempat kegiatan usaha) yang terdiri dari 22 digit, yaitu NPWP pusat 16 digit ditambah 6 digit urutan.

DJP juga menegaskan bahwa NPWP 15 digit yang diterbitkan sebelumnya tetap sah dan tidak perlu diganti secara manual.

Mengapa ini berpengaruh pada pekerjaan sehari-hari

• Tarif lebih tinggi karena tidak ber-NPWP: pemotongan PPh Pasal 21, 22, dan 23 atas wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenai tarif lebih tinggi. Penduduk yang NIK-nya sudah terintegrasi dengan sistem DJP tidak dikenai tarif lebih tinggi tersebut ^[1].
• Faktur pajak: pembeli orang pribadi dapat dicantumkan dengan NIK. Kolom NPWP diisi nol dan kolom NIK diisi nomor identitas pembeli ^[1].
• Bukti potong dan SPT: data pemotong dan penerima penghasilan harus cocok dengan data induk di Coretax. Ketidakcocokan nama atau nomor membuat bukti potong tidak terbaca otomatis pada SPT.

Langkah memeriksa data Anda

1. Masuk ke portal Coretax DJP dengan NIK (orang pribadi) atau NPWP 16 digit (badan).
2. Periksa profil: nama, alamat, status PTKP, tanggungan, dan klasifikasi lapangan usaha (KLU).
3. Untuk badan, periksa daftar NITKU cabang dan pastikan setiap lokasi usaha yang aktif tercatat.
4. Bila data kependudukan Anda berubah (nama, alamat, status kawin), perbarui dahulu di Dukcapil, lalu sesuaikan di Coretax.
5. Untuk pemberi kerja, minta NIK atau NPWP 16 digit terbaru dari pegawai, rekanan, dan vendor sebelum menerbitkan bukti potong.

Kesalahan yang sering terjadi

• Mengisi NPWP 15 digit lama tanpa awalan nol pada kolom 16 digit sehingga ditolak sistem.
• Memakai NPWP cabang lama pada dokumen baru, padahal seharusnya NITKU.
• Memasukkan NIK pembeli ke kolom NPWP pada faktur, bukan ke kolom NIK.

Saran praktis

Buat satu daftar induk berisi nama, NIK atau NPWP 16 digit, dan NITKU setiap rekanan, lalu cocokkan dengan data Coretax secara berkala, misalnya setiap kuartal. Kebiasaan ini mencegah bukti potong yang tidak terbaca otomatis, koreksi faktur yang tidak perlu, dan korespondensi dengan KPP di kemudian hari.

Sumber

1. Pengumuman DJP, Penggunaan NPWP pada sistem administrasi perpajakan
2. PMK 112 Tahun 2022 dan PMK 136 Tahun 2023
3. Direktorat Jenderal Pajak