Beranda TentangLayananLokasiArtikelKalender PajakKontak Jadwalkan Konsultasi

#Coretax#Administrasi Pajak#DJP

Coretax DJP Masuki Tahap Uji Coba, Peluncuran Bergeser ke 2024

Oleh Dipublikasikan: Diperbarui: 2 menit baca

Direktur Jenderal Pajak menyampaikan pada akhir Agustus 2023 bahwa peluncuran Coretax Administration System akan dilakukan pada 2024 setelah seluruh tahapan pengujian selesai, dengan kemungkinan bergeser hingga kuartal II 2024 [1]. Coretax adalah bagian dari Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diamanatkan Perpres 40/2018 [2].

Apa itu Coretax?

Coretax akan menggantikan sistem informasi DJP yang lama (SIDJP) dan menyatukan proses bisnis utama perpajakan, mulai dari pendaftaran, pembayaran, pelaporan SPT, pengelolaan akun wajib pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan, dalam satu platform terintegrasi.

Progres pada 2023

Menurut DJP [1], persiapan yang berjalan meliputi:

  • Uji integrasi internal bersama system integrator.
  • User acceptance test dan operational acceptance test.
  • Migrasi data dari SIDJP ke Coretax.
  • Pelatihan pegawai DJP di seluruh Indonesia.

DJP menekankan kehati-hatian karena sistem ini menyangkut administrasi inti, sehingga validasi menyeluruh diperlukan sebelum digunakan publik.

Apa yang akan berubah bagi wajib pajak?

Dengan satu platform, interaksi wajib pajak dengan DJP diharapkan lebih terpusat: data pembayaran, bukti potong, faktur, dan SPT saling terhubung dalam akun wajib pajak. Di sisi lain, konsistensi data menjadi semakin penting karena ketidaksesuaian antardokumen akan lebih mudah terdeteksi oleh sistem.

Kaitannya dengan NIK sebagai NPWP

Coretax dirancang menggunakan NIK sebagai NPWP orang pribadi dan NPWP 16 digit. Karena itu, pemadanan NIK dengan NPWP menjadi prasyarat penting. Data identitas yang tidak padan berisiko menghambat layanan ketika sistem baru berjalan.

Saran praktis

  1. Padankan NIK dan NPWP melalui DJP Online, termasuk untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungan.
  2. Perbarui data profil: alamat, email, nomor telepon, dan klasifikasi usaha (KLU).
  3. Tertibkan data lawan transaksi. Bagi PKP dan pemotong pajak, pastikan database vendor dan pegawai memuat NIK atau NPWP 16 digit yang valid, karena bukti potong dan faktur akan mengacu pada identitas ini.
  4. Siapkan tim untuk masa transisi. Sistem baru umumnya membutuhkan waktu adaptasi, sehingga jadwal pelaporan perlu diberi ruang lebih.

Sumber

  1. DDTCNews, Perlu Banyak Uji Coba, Coretax Berpotensi Mundur ke Kuartal II/2024
  2. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan

Sandra TjanKonsultan pajak di Jakarta & Bali (Brevet A·B·C, USKP). Artikel ini merangkum regulasi beserta sumber resminya dan bukan merupakan nasihat pajak individual.