Batas Lapor SPT Orang Pribadi Diperpanjang, Sanksi Dihapus hingga 30 April

Pelaporan SPT Tahunan tahun pajak 2025 untuk pertama kalinya dilakukan melalui Coretax. Kendala akses sistem dan bertepatan dengan libur Lebaran membuat pemerintah memberi kelonggaran: wajib pajak orang pribadi dapat melapor sampai 30 April 2026 tanpa sanksi ^[1][3].

Dasar hukum

DJP menerbitkan Keputusan Dirjen Pajak KEP-55/PJ/2026. Secara formal, batas waktu pelaporan dan pembayaran PPh Pasal 29 tetap 31 Maret 2026, tetapi sanksi administrasi atas keterlambatan sampai satu bulan sesudahnya dihapus ^[1][2].

Tiga jenis sanksi yang dihapus

1. Denda keterlambatan lapor SPT Tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2025 yang disampaikan sampai 30 April 2026.
2. Bunga keterlambatan bayar PPh Pasal 29 yang disetor setelah jatuh tempo sampai 30 April 2026.
3. Bunga atas kekurangan bayar bagi wajib pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT, sepanjang dilunasi paling lambat 30 April 2026 ^[1].

Penghapusan dilakukan dengan tidak menerbitkan STP. Bila STP sudah terbit, kepala kantor wilayah menghapusnya secara jabatan. Keterlambatan dalam periode ini juga tidak memengaruhi status wajib pajak kriteria tertentu ^[1].

Siapa yang tidak memerlukan relaksasi

Wajib pajak yang sudah melapor sebelum 31 Maret 2026 tidak perlu melakukan apa pun. Relaksasi ini terutama berguna bagi mereka yang terkendala akses sistem, aktivasi akun, atau kelengkapan data. Wajib pajak yang melapor setelah 30 April 2026 tetap berisiko dikenai denda keterlambatan sesuai ketentuan umum. Relaksasi juga tidak menghapus kewajiban melunasi pajak yang kurang dibayar, hanya sanksi administrasinya.

Latar belakang

Menjelang akhir Maret, jumlah SPT yang masuk baru sekitar 8,7 juta dari target sekitar 15 juta. Menteri Keuangan juga mengakui adanya kendala teknis pada Coretax dan berkomitmen melakukan perbaikan ^[3].

Saran praktis

• Relaksasi bukan alasan menunda. Lapor lebih awal untuk menghindari antrean sistem di akhir April.
• Periksa data prepopulated di Coretax, terutama bukti potong dari pemberi kerja dan daftar harta.
• Bila ada kurang bayar, buat kode billing dan setor sebelum 30 April 2026 agar bunga ikut dihapus.

Sumber

1. DDTCNews, DJP Resmi Hapus Sanksi Telat Lapor SPT Tahunan OP
2. Direktorat Jenderal Pajak, KEP-55 dan Relaksasi SPT Tahunan Orang Pribadi
3. Fortune Indonesia, Batas Lapor SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Diperpanjang hingga 30 April