Bersiap untuk 2026, Deretan Kebijakan Pajak yang Mulai Berlaku

Menutup 2025, pemberitaan merangkum sejumlah kebijakan pajak yang akan berjalan pada 2026 ^[1]. Berikut ringkasannya beserta implikasi praktisnya.

1. AEOI diperluas ke uang elektronik dan CBDC

Indonesia akan mengadopsi Amended CRS dari OECD yang memperluas cakupan pertukaran informasi keuangan otomatis ke produk uang elektronik dan mata uang digital bank sentral (CBDC). Indonesia telah menandatangani addendum CRS MCAA pada 19 November 2024, dan pertukaran data direncanakan mulai 2027. DJP tengah menyiapkan rancangan PMK sebagai dasar hukumnya ^[1].

2. Bagi hasil PPh 21 berbasis domisili pegawai

Skema bagi hasil PPh 21 ke daerah direncanakan bergeser dari lokasi pemberi kerja ke domisili pegawai, sehingga daerah tempat pekerja tinggal ikut menikmati penerimaannya ^[1]. Bagi pegawai, kewajiban pemotongan tidak berubah; yang berubah adalah alokasi penerimaan antardaerah.

3. UTPR pajak minimum global

Setelah IIR dan DMTT berlaku sejak 2025, Undertaxed Profits Rule (UTPR) mulai diterapkan pada 2026 sebagai bagian dari Pilar Dua OECD/G20 ^[1].

4. Coretax sepenuhnya

Seluruh administrasi perpajakan beralih penuh ke Coretax. SPT Tahunan tahun pajak 2025 yang dilaporkan pada 2026 menggunakan Coretax, dan wajib pajak diimbau segera mengaktifkan akun ^[1][3].

5. Pemungutan PPh 22 oleh marketplace

Pemungutan berdasarkan PMK 37/2025 direncanakan dimulai pada 2026, dengan catatan bergantung pada kondisi pertumbuhan ekonomi ^[1].

Tanpa pajak baru?

Menkeu Purbaya menegaskan tidak akan menaikkan tarif pajak sebelum pertumbuhan ekonomi di atas 6%, dan memilih memperluas basis pajak melalui pertumbuhan ^[2].

Saran praktis menyambut 2026

1. Aktifkan akun Coretax dan kode otorisasi sekarang, jangan menunggu Maret.
2. Rapikan data harta, termasuk saldo uang elektronik dan aset keuangan di luar negeri, karena cakupan pertukaran data terus meluas.
3. Grup multinasional dengan omzet konsolidasi di atas EUR750 juta perlu memetakan dampak UTPR.
4. Pedagang online: siapkan NPWP/NIK di akun toko dan surat pernyataan omzet bila relevan.

Sumber

1. Kontan, Bersiap! Ini Sederet Kebijakan Pajak yang Berlaku di 2026
2. IKPI, Purbaya Tegaskan Tak Naikkan Pajak Sebelum Ekonomi Tumbuh 6 Persen
3. DJP, Siaran Pers Aktifkan Akun Coretax DJP