Apa Itu NPWP? Pengertian, NIK sebagai NPWP, dan Format 16 Digit
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah nomor identitas yang dipakai wajib pajak untuk seluruh urusan perpajakan. Untuk orang pribadi penduduk Indonesia, NIK pada KTP berfungsi sebagai NPWP, sedangkan badan dan subjek lain memakai NPWP berformat 16 digit [1][2].
Dasar hukum
Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP bersumber dari UU KUP. Penggunaan NIK sebagai NPWP dan format 16 digit diatur dalam PMK 112/2022 yang diubah dengan PMK 136/2023 [2].
Cara kerja dan contoh
- Orang pribadi penduduk: NIK dipakai langsung sebagai NPWP. Tidak ada nomor terpisah yang perlu dihafal.
- Badan, instansi pemerintah, dan orang pribadi bukan penduduk: NPWP lama 15 digit dituliskan menjadi 16 digit dengan tambahan angka 0 di depan.
- Cabang atau lokasi usaha: dikenali melalui NITKU yang terdiri dari 22 digit, yaitu NPWP pusat 16 digit ditambah 6 digit urutan.
Contoh praktis, pegawai swasta cukup memberikan NIK kepada pemberi kerja agar bukti potong PPh Pasal 21 tercatat atas namanya. Sebuah PT yang menerbitkan faktur pajak mencantumkan NPWP 16 digit pembeli badan, atau NIK bila pembelinya orang pribadi.
NPWP 15 digit yang terbit sebelumnya tetap sah dan tidak perlu diganti secara manual [1].
Hal yang perlu diperhatikan
- Data NIK, nama, dan alamat di Coretax harus cocok dengan data kependudukan. Perbarui ke Dukcapil dahulu bila ada perubahan.
- Pemotongan PPh atas pihak yang tidak ber-NPWP dikenai tarif lebih tinggi. Penduduk yang NIK-nya sudah terintegrasi dengan sistem DJP tidak terkena tarif tersebut [1].
- Kesalahan umum adalah memasukkan NIK ke kolom NPWP pada faktur pajak, atau memakai NPWP cabang lama alih-alih NITKU.
- Memiliki NPWP tidak otomatis berarti wajib membayar pajak. Kewajiban membayar muncul bila penghasilan melebihi PTKP atau ada objek pajak lain.