Halaman 8 dari 18. Ringkasan perkembangan regulasi dan kebijakan pajak Indonesia, masing-masing dengan sumber resmi.
PKP adalah pengusaha yang wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas penyerahan barang atau jasa kena pajak. Pengusaha kecil dengan omzet sampai Rp4,8 miliar setahun tidak wajib dikukuhkan.
1 menit baca
Warga negara asing yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan menjadi subjek pajak dalam negeri. Pahami konsekuensi NPWP, SPT, dan penghasilan dari luar negeri.
2 menit baca
Tenggat setor tanggal 15, lapor SPT Masa PPh tanggal 20, dan SPT Masa PPN akhir bulan, termasuk aturan jatuh tempo yang mundur ke hari kerja berikutnya.
2 menit baca
NPWP adalah nomor identitas wajib pajak untuk administrasi perpajakan. Bagi penduduk orang pribadi, NIK berfungsi sebagai NPWP, sedangkan badan memakai NPWP 16 digit.
1 menit baca
DJP menghapus sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan sejumlah jenis pajak selama masa transisi Coretax, selama dilunasi atau dilaporkan sebelum batas waktu relaksasi.
1 menit baca
Penjelasan format NPWP 16 digit untuk orang pribadi, badan, dan cabang (NITKU), serta langkah memastikan data Anda sudah sesuai di Coretax.
2 menit baca
PMK 15/2025 berlaku 14 Februari 2025, menggantikan PMK 17/2013 dan membagi pemeriksaan menjadi tiga jenis dengan batas waktu 5 bulan, 3 bulan, dan 1 bulan.
1 menit baca
Lewat KEP-24/PJ/2025 dan KEP-54/PJ/2025, DJP mengizinkan PKP kembali membuat faktur pajak dengan e-Faktur Desktop, sementara pelaporan SPT Masa PPN tetap melalui Coretax.
1 menit baca
Pemilik vila di Bali menghadapi beberapa lapis pajak. Penghasilan sewa dikenai PPh final 10% dari bruto, sementara operasional akomodasi masuk PBJT dan kepemilikan lahan dikenai PBB-P2.
2 menit baca
Penjelasan PMK 131/2024, perbedaan perhitungan PPN barang mewah dan non-mewah, serta contoh agar faktur pajak Anda tidak salah hitung.
2 menit baca
Pekerja industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, serta kulit dengan penghasilan bruto hingga Rp10 juta per bulan mendapat PPh 21 DTP untuk masa pajak Januari sampai Desember 2025.
1 menit baca
PMK 13/2025 memberi PPN DTP atas rumah tapak dan satuan rumah susun baru dengan harga jual paling tinggi Rp5 miliar, untuk bagian harga sampai Rp2 miliar: 100% pada Januari sampai Juni dan 50% pada Juli sampai Desember 2025.
1 menit baca
