Halaman 7 dari 18. Ringkasan perkembangan regulasi dan kebijakan pajak Indonesia, masing-masing dengan sumber resmi.
PTKP adalah batas penghasilan yang tidak dikenai PPh orang pribadi. Nilainya Rp54 juta per tahun untuk wajib pajak lajang, ditambah Rp4,5 juta bagi yang kawin dan setiap tanggungan, maksimal tiga.
1 menit baca
Bukti potong adalah dokumen yang diberikan pemotong kepada penerima penghasilan sebagai bukti PPh yang telah dipotong. BPPU dipakai untuk PPh unifikasi, sedangkan BPA1 untuk pegawai tetap.
1 menit baca
Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2025 mengubah Perda 6/2023. Tarif tetap Rp150.000 per kunjungan, tetapi pengecualian, mekanisme pembayaran, kerja sama pemungutan, dan sanksi diperbarui. Berlaku 1 Juli 2025.
2 menit baca
TER adalah tarif efektif rata-rata untuk memotong PPh Pasal 21 bulanan sejak 2024. Penghasilan bruto langsung dikalikan tarif, lalu pada masa pajak terakhir dihitung ulang dengan tarif Pasal 17.
1 menit baca
Villa owners in Bali face three layers of tax: income tax on rental income, regional tax on accommodation services and annual land and building tax. Here is how each works and where foreign owners are caught out.
3 menit baca
Pasal 28 UU KUP mewajibkan penyimpanan buku, catatan, dan dokumen selama 10 tahun. Berikut daftar dokumen, lokasi penyimpanan, dan cara mengelola arsip elektronik.
2 menit baca
Faktur pajak adalah bukti pungutan PPN yang dibuat PKP saat menyerahkan barang atau jasa kena pajak. Bagi pembeli, faktur yang sah menjadi dasar mengkreditkan pajak masukan.
1 menit baca
PER-11/PJ/2025 berlaku 22 Mei 2025 dan mengatur bentuk, isi, serta tata cara pengisian SPT Masa, SPT Tahunan, bukti potong, dan faktur pajak dalam Coretax, termasuk 27 dokumen yang dipersamakan dengan faktur.
2 menit baca
Batas omzet Rp4,8 miliar untuk pengusaha kecil, kapan harus mengukuhkan PKP, serta alur membuat faktur pajak keluaran melalui Coretax.
2 menit baca
Fasilitas kantor dan pemberian dalam bentuk barang atau jasa kepada pegawai: mana yang kena PPh 21, mana yang dikecualikan, dan cara menilainya.
2 menit baca
Coretax adalah sistem inti administrasi perpajakan DJP yang berlaku sejak 1 Januari 2025. Pendaftaran, faktur pajak, bukti potong, pembayaran, dan SPT dikelola dalam satu portal.
1 menit baca
Batas pelaporan SPT Tahunan 2024 orang pribadi jatuh di tengah libur Nyepi dan Idulfitri. Lewat KEP-79/PJ/2025, DJP tidak mengenakan sanksi atas pelaporan dan pembayaran PPh 29 sampai 11 April 2025.
1 menit baca
