Halaman 9 dari 18. Ringkasan perkembangan regulasi dan kebijakan pajak Indonesia, masing-masing dengan sumber resmi.
PMK 11/2025 berlaku 4 Februari 2025 dan menyatukan ketentuan DPP nilai lain serta besaran tertentu PPN agar penyesuaian tarif 12% tidak menambah beban barang dan jasa nonmewah, termasuk aset kripto.
1 menit baca
Indonesia's statutory VAT rate is 12%, yet most goods and services bear an effective 11%. Understand the 11/12 taxable base (DPP nilai lain) under PMK 131/2024 and how luxury goods differ, with a worked example.
3 menit baca
Langkah menghitung PPh Pasal 21 pegawai tetap dengan tarif efektif rata-rata (TER) untuk Januari sampai November, lalu penyesuaian di Desember, disertai contoh hitung yang bisa Anda tiru.
3 menit baca
Setelah transisi sebulan, penyerahan barang mewah dikenai PPN 12% atas DPP penuh mulai 1 Februari 2025. Barang dan jasa nonmewah tetap memakai DPP 11/12 sehingga beban efektifnya 11%.
2 menit baca
DJP memberi masa transisi 1 Januari sampai 31 Maret 2025. Faktur atas penyerahan nonmewah yang masih mencantumkan PPN 11% atau 12% dari harga jual dianggap benar dan tidak dikenai sanksi.
1 menit baca
Mahkamah Konstitusi memutus mandi uap/spa sebagai bagian dari jasa kesehatan tradisional, sehingga tidak masuk kategori hiburan bertarif 40 sampai 75 persen. Gugatan atas tarif untuk diskotek hingga bar ditolak.
2 menit baca
Sistem inti administrasi perpajakan (Coretax DJP) mulai berlaku 1 Januari 2025 dan menggantikan DJP Online, e-Faktur, e-Bupot, serta e-Filing. Dasar hukumnya PMK 81/2024.
2 menit baca
PMK 131/2024 menetapkan tarif PPN 12 persen atas harga jual hanya untuk barang mewah yang dikenai PPnBM. Barang dan jasa lain tetap dikenai 12 persen dari DPP nilai lain 11/12 sehingga beban efektifnya 11 persen.
2 menit baca
PMK 136/2024 menerapkan pajak minimum global 15 persen bagi grup perusahaan multinasional dengan omzet konsolidasi global minimal 750 juta euro, melalui mekanisme IIR dan DMTT mulai tahun pajak 2025 serta UTPR mulai 2026.
2 menit baca
Pemerintah mengumumkan paket stimulus pada 16 Desember 2024, antara lain perpanjangan PPh final 0,5 persen UMKM orang pribadi hingga 2025, PPh 21 DTP bagi pekerja padat karya, dan PPN DTP rumah sepanjang 2025.
2 menit baca
DPR menyetujui RUU Perubahan atas UU 11/2016 tentang Pengampunan Pajak masuk Prolegnas Prioritas 2025 atas usulan Komisi XI, membuka kemungkinan program tax amnesty jilid ketiga.
2 menit baca
Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR pada 13 November 2024, Menteri Keuangan menyatakan kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen akan dijalankan sesuai amanat UU HPP mulai 1 Januari 2025.
2 menit baca
