Beranda TentangLayananLokasiArtikelKalender PajakKontak Jadwalkan Konsultasi

#Panduan#SPT Masa#Kalender Pajak

Batas Waktu Setor dan Lapor Pajak Bulanan Menurut PMK 81/2024

Oleh Dipublikasikan: Diperbarui: 2 menit baca

PMK 81/2024 berlaku sejak 1 Januari 2025 dan menyeragamkan sebagian besar tenggat pajak bulanan [1]. Bagi bendahara dan staf pajak, kalender ini adalah dasar pekerjaan bulanan.

Tiga tenggat utama

Kewajiban Batas waktu
Setor PPh (Pasal 4 ayat 2, 15, 21, 22, 23, 25, 26) dan beberapa pembayaran lain Tanggal 15 bulan berikutnya
Lapor SPT Masa PPh Tanggal 20 bulan berikutnya
Lapor SPT Masa PPN Akhir bulan berikutnya

Pembayaran yang tunduk pada tanggal 15 mencakup PPh Pasal 4 ayat (2), 15, 21, 22, 23, 25, dan 26, PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar daerah pabean, PPN kegiatan membangun sendiri, bea meterai, dan pajak karbon [1]. Setoran PPN bagi PKP dilakukan paling lambat sebelum SPT Masa PPN disampaikan.

Bila tanggal jatuh pada hari libur

Jika batas waktu bertepatan dengan hari libur, penyetoran dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya. Yang termasuk hari libur adalah Sabtu, Minggu, hari libur nasional, hari yang diliburkan untuk pemilu, dan cuti bersama nasional [1].

Contoh kalender masa pajak September 2026

  1. Setor PPh 21, 23, dan 4(2) masa September: Kamis, 15 Oktober 2026.
  2. Lapor SPT Masa PPh: Selasa, 20 Oktober 2026.
  3. Lapor SPT Masa PPN: akhir Oktober jatuh pada Sabtu, 31 Oktober 2026, sehingga tenggatnya bergeser ke Senin, 2 November 2026, selama tidak ada libur nasional atau cuti bersama yang menggeser lebih jauh.

Tetap periksa kalender libur dan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah tahun berjalan, karena daftarnya dapat berubah.

Konsekuensi terlambat

  • Terlambat lapor: denda administrasi per SPT Masa menurut Pasal 7 UU KUP, yaitu Rp500.000 untuk SPT Masa PPN dan Rp100.000 untuk SPT Masa lainnya.
  • Terlambat setor: bunga bulanan atas pajak kurang dibayar, dihitung dari jatuh tempo (lihat panduan sanksi bunga dan denda).

Praktik terbaik

  1. Jadikan tanggal 10 sebagai target internal untuk menyelesaikan bukti potong, sehingga ada waktu empat hari kerja sebelum tenggat setor.
  2. Buat kode billing dan lakukan pembayaran lebih dulu, baru lapor. Sistem membutuhkan bukti bayar untuk SPT yang kurang bayar.
  3. Jangan menunggu tenggat terakhir. Lonjakan akses ke Coretax pada tanggal 20 dan akhir bulan sering memperlambat sistem.
  4. Simpan bukti penerimaan elektronik dan bukti penerimaan negara setiap bulan.

Yang sering salah dipahami

Tenggat setor dan tenggat lapor berbeda. Menyetor tepat waktu tidak membebaskan Anda dari denda bila SPT Masa terlambat, dan melapor tepat waktu tidak menghapus bunga bila setoran terlambat. Dua kewajiban ini berjalan terpisah.

Saran praktis

Masukkan seluruh tanggal tersebut ke kalender bersama tim keuangan di awal tahun, lengkap dengan tanggal pergeseran hari libur, dan tunjuk satu orang pengganti untuk setiap kewajiban agar cuti staf tidak membuat tenggat terlewat.

Sumber

  1. DJP lewat PMK 81/2024, batas pembayaran pajak seragam di tanggal 15 bulan berikutnya
  2. PMK 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

Sandra TjanKonsultan pajak di Jakarta & Bali (Brevet A·B·C, USKP). Artikel ini merangkum regulasi beserta sumber resminya dan bukan merupakan nasihat pajak individual.