Program Pengungkapan Sukarela Dimulai 2022, Ini Tarifnya
Undang-Undang HPP memuat Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang sering disebut tax amnesty jilid II. Program berlangsung 1 Januari sampai 30 Juni 2022 [1].
Kebijakan I: peserta tax amnesty 2016
Untuk harta yang diperoleh sampai 31 Desember 2015 dan belum diungkap dalam tax amnesty:
- 6% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan diinvestasikan di SBN, hilirisasi SDA, atau energi terbarukan.
- 8% untuk harta dalam negeri atau repatriasi tanpa investasi.
- 11% untuk harta di luar negeri yang tidak direpatriasi.
Kebijakan II: orang pribadi, harta 2016–2020
Untuk harta yang diperoleh 2016–2020 dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020:
- 12% dengan investasi di SBN, hilirisasi SDA, atau energi terbarukan.
- 14% untuk harta dalam negeri atau repatriasi tanpa investasi.
- 18% untuk harta di luar negeri yang tidak direpatriasi.
Mengapa ini penting?
Data keuangan kini semakin mudah diakses DJP melalui pertukaran informasi otomatis. Harta yang tidak dilaporkan berisiko ditemukan dan dikenai pajak beserta sanksi yang jauh lebih besar dibanding tarif PPS.
Sebelum ikut
Inventarisasi seluruh harta, termasuk rekening luar negeri dan aset atas nama pihak lain. Pastikan nilai harta dihitung sesuai ketentuan, karena kesalahan dapat menimbulkan kewajiban tambahan di kemudian hari.