Penerapan Pajak Karbon Kembali Ditunda dari Jadwal 1 Juli 2022
Kementerian Keuangan memutuskan menunda penerapan pajak karbon yang direncanakan mulai 1 Juli 2022 [1]. Ini merupakan penundaan kedua setelah jadwal awal 1 April 2022 sebagaimana diamanatkan UU HPP digeser ke Juli [2].
Latar belakang
UU HPP memperkenalkan pajak karbon dengan tarif paling rendah Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e). Tahap awal direncanakan untuk PLTU batu bara dengan skema cap and tax, yaitu pajak dikenakan atas emisi yang melebihi batas yang ditetapkan [4].
Alasan penundaan
Menurut Badan Kebijakan Fiskal, pemerintah masih menyempurnakan aturan teknis. Pertimbangannya mencakup pengembangan pasar karbon, pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC), kesiapan sektor, serta kondisi perekonomian [1][2]. Kemenkeu juga menegaskan bahwa tujuan utama pajak karbon adalah mendorong perubahan perilaku menuju ekonomi rendah karbon, bukan mengejar penerimaan negara [3].
Apa artinya bagi dunia usaha
Penundaan ini tidak menghapus pajak karbon dari undang-undang. Kerangka hukumnya tetap ada, sehingga penerapan dapat dimulai begitu peraturan pelaksana terbit. Sektor energi dan industri padat emisi tetap perlu bersiap, terutama karena pajak karbon dirancang terhubung dengan perdagangan karbon.
Saran praktis
Perusahaan di sektor energi, manufaktur, dan sektor lain dengan emisi tinggi sebaiknya mulai menginventarisasi emisi gas rumah kaca secara terukur dan mendokumentasikannya. Data emisi yang rapi akan dibutuhkan baik untuk skema pajak karbon maupun perdagangan karbon. Pantau perkembangan peraturan pelaksana dan peta jalan pajak karbon dari Kementerian Keuangan.