Program Pengungkapan Sukarela Dimulai, Begini Tata Cara Ikut PPS
Program Pengungkapan Sukarela (PPS), yang populer disebut tax amnesty jilid II, resmi dibuka pada 1 Januari 2022 dan berlangsung selama enam bulan hingga 30 Juni 2022 [1]. Aturan teknisnya dituangkan dalam PMK 196/PMK.03/2021 yang ditetapkan pada 22 Desember 2021 [2].
Dua kebijakan, dua kelompok peserta
Kebijakan I ditujukan bagi peserta tax amnesty 2016 yang masih memiliki harta perolehan sampai 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan. Kebijakan II ditujukan bagi wajib pajak orang pribadi atas harta yang diperoleh 2016–2020 dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020 [1]. Tarif PPh final berkisar antara 6% hingga 18%, bergantung pada kebijakan yang dipilih dan apakah harta diinvestasikan, direpatriasi, atau tetap di luar negeri.
Syarat khusus Kebijakan II
Peserta Kebijakan II antara lain tidak sedang menjalani pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan untuk tahun pajak 2016–2020, serta tidak sedang dalam penyidikan, proses peradilan, atau menjalani pidana di bidang perpajakan [2].
Cara menyampaikan pengungkapan
Pengungkapan dilakukan dengan Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) yang disampaikan secara elektronik melalui laman pajak.go.id/pps [2][3]. SPPH dilampiri:
- Induk SPPH.
- Bukti pembayaran PPh final.
- Daftar rincian harta bersih.
- Daftar utang.
- Pernyataan repatriasi dan/atau investasi, bila memilih tarif dengan komitmen tersebut.
Atas SPPH yang memenuhi syarat, DJP menerbitkan surat keterangan sebagai bukti keikutsertaan.
Komitmen setelah ikut PPS
Peserta yang memilih tarif repatriasi wajib memasukkan hartanya ke Indonesia paling lambat 30 September 2022, sedangkan peserta yang berkomitmen investasi harus merealisasikannya paling lambat 30 September 2023 dan menahannya minimal lima tahun [2].
Saran praktis
Lakukan inventarisasi harta secara menyeluruh, termasuk rekening luar negeri dan aset yang diatasnamakan pihak lain, sebelum menghitung PPh final. Pilih skema yang komitmennya benar-benar dapat dipenuhi, karena pelanggaran komitmen repatriasi atau investasi dapat menimbulkan tambahan PPh final. Simpan seluruh bukti setor dan surat keterangan dengan rapi untuk keperluan pelaporan SPT berikutnya.