Pajak Karbon Diperkenalkan, Tarif Minimal Rp30 per Kilogram
Indonesia resmi memiliki dasar hukum pajak karbon melalui UU HPP. Pajak ini dikenakan atas emisi karbon yang berdampak negatif terhadap lingkungan hidup [1].
Desain awal
- Tarif paling rendah Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e).
- Menggunakan pendekatan cap and tax: emisi yang melebihi batas atas (cap) dikenai pajak.
- Tahap awal direncanakan untuk PLTU batu bara mulai 1 April 2022.
Kaitan dengan perdagangan karbon
Wajib pajak yang membeli sertifikat penurunan emisi atau berpartisipasi dalam perdagangan karbon dapat memperoleh pengurangan kewajiban pajak karbon. Skema ini dirancang agar pajak karbon dan pasar karbon saling melengkapi.
Mengapa perlu diperhatikan sekarang?
Meski penerapannya bertahap, perusahaan di sektor energi, manufaktur intensif energi, dan transportasi sebaiknya mulai mengukur emisi. Data emisi yang andal akan dibutuhkan untuk kepatuhan, pelaporan keberlanjutan, dan strategi pengurangan biaya di masa depan.