Merger, Akuisisi, dan Likuidasi: Menelaah Dampak Pajak Sebelum Transaksi Ditandatangani

Transaksi korporasi hampir selalu dibahas dari sisi hukum dan komersial lebih dulu, sementara pajak baru dipikirkan setelah akta ditandatangani. Urutan ini berisiko, sebab struktur transaksi menentukan apakah pengalihan harta dikenai pajak, apakah kerugian fiskal masih bisa dimanfaatkan, dan siapa yang menanggung kewajiban pajak masa lalu.

Apa yang dicakup layanan ini

Layanan ini membahas tiga situasi. Pertama, penggabungan atau peleburan dua badan atau lebih. Kedua, pengambilalihan saham atau aset usaha, termasuk telaah pajak atas target (tax due diligence). Ketiga, likuidasi: pembubaran badan hingga penghapusan NPWP.

Pada penggabungan, pengalihan harta pada dasarnya dapat menimbulkan keuntungan yang dikenai PPh. Ketentuan nilai buku memungkinkan pengalihan tanpa mengakui keuntungan, tetapi hanya setelah ada persetujuan otoritas pajak dan terpenuhinya persyaratan, misalnya mengenai kedudukan badan yang menerima harta dan sisa kerugian fiskal peserta penggabungan ^[1]. Dari sisi PPN, penyerahan dalam rangka penggabungan usaha diatur tersendiri dalam UU PPN ^[5]. Karena rincian persyaratan dapat berubah, versi aturan yang berlaku perlu dicek pada saat rencana disusun.

Kapan Anda membutuhkannya

• Grup usaha merencanakan konsolidasi beberapa PT menjadi satu.
• Investor akan membeli perusahaan dan ingin tahu eksposur pajak yang ikut berpindah.
• Pemilik berencana menutup perusahaan yang tidak lagi aktif atau menghentikan usaha di Indonesia.
• Struktur kepemilikan akan diubah, misalnya karena masuknya mitra baru atau penataan warisan usaha.

Tahapan yang lazim ditempuh

1. Pemetaan tujuan dan struktur. Alternatif transaksi (jual saham, jual aset, penggabungan) dibandingkan dari sisi dampak pajaknya.
2. Tax due diligence. Telaah SPT, pemotongan dan pemungutan, PPN, ketetapan pajak, dan sengketa yang masih berjalan, untuk menemukan kewajiban yang tersembunyi.
3. Strukturisasi dan permohonan. Bila memakai nilai buku, permohonan persetujuan disusun dengan data pendukung yang lengkap ^[1].
4. Pelaksanaan dan pelaporan. Perubahan data, pelaporan pajak atas transaksi, dan penyesuaian pembukuan setelah transaksi.
5. Likuidasi dan penghapusan NPWP. Kewajiban pajak sampai tanggal pembubaran diselesaikan, lalu permohonan penghapusan NPWP diajukan.

Dokumen yang perlu disiapkan

• Anggaran dasar, akta perubahan, dan susunan pemegang saham.
• Laporan keuangan beberapa tahun terakhir beserta rekonsiliasi fiskal.
• SPT Tahunan dan SPT Masa, bukti setor, serta surat ketetapan pajak yang pernah terbit.
• Daftar harta dengan nilai buku dan nilai wajar, termasuk tanah dan bangunan.
• Draf perjanjian, rencana penggabungan, atau akta pembubaran.
• Daftar pihak afiliasi bila transaksi melibatkan grup.

Pembukuan, catatan, dan dokumen pendukung wajib disimpan selama 10 tahun menurut UU KUP, sehingga dokumen perusahaan yang dilikuidasi tidak otomatis boleh dibuang ^[4].

Dasar hukum yang perlu diperhatikan

Rujukan utamanya adalah UU Pajak Penghasilan, UU PPN, dan UU KUP beserta perubahannya dalam UU HPP ^[5]; ketentuan nilai buku dalam PMK 52/PMK.010/2017 dan perubahannya ^[1]; serta PMK 81/2024 yang mengatur pendaftaran dan penghapusan NPWP dalam sistem Coretax ^[2][3].

Risiko dan hal yang sering terlewat

Kewajiban yang tertinggal. Pada pengambilalihan saham, perusahaan target tetap membawa seluruh riwayat pajaknya. Temuan pemeriksaan di kemudian hari menjadi beban badan yang sama, siapa pun pemegang sahamnya.

Kerugian fiskal. Sisa kerugian fiskal tidak bebas dipindahkan. Rencana yang mengandalkan kerugian tersebut perlu diuji sebelum harga transaksi disepakati.

Penghapusan NPWP tidak otomatis. Menurut PMK 81/2024, penghapusan NPWP badan antara lain mensyaratkan wajib pajak tidak sedang menjalani pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan, serta tidak memiliki utang pajak ^[3]. Pembubaran yang hanya diselesaikan di akta notaris belum menyelesaikan urusan pajak.

Penghapusan oleh otoritas. Wajib pajak yang tidak mengajukan permohonan juga dapat dihapus secara jabatan berdasarkan data DJP ^[3], yang tidak menghapus kewajiban yang sudah timbul.

Tenggat yang relevan

Tidak ada satu tenggat tunggal untuk semua transaksi. Permohonan nilai buku harus diajukan sebelum transaksi efektif, sehingga jadwal akta, persetujuan, dan pelaporan SPT perlu disusun mundur dari tanggal efektif yang diinginkan. Untuk likuidasi, rencanakan waktu yang cukup, karena proses penghapusan NPWP memiliki jangka waktu penyelesaian yang dapat mencapai beberapa bulan tergantung kategori wajib pajak ^[2].

Setiap transaksi memiliki fakta yang berbeda, sehingga tulisan ini bukan opini pajak atas kasus tertentu. Bila Anda sedang merancang merger, akuisisi, atau penutupan perusahaan, Konsultasikan Merger, Akuisisi & Likuidasi agar dampak pajaknya sudah dihitung sebelum kesepakatan mengikat.

Sumber

1. PMK 52/PMK.010/2017 tentang penggunaan nilai buku dalam penggabungan, peleburan, pemekaran, dan pengambilalihan usaha
2. IKPI, PMK 81/2024 Tetapkan Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP
3. Pajak.com, Kriteria dan Prosedur Penghapusan NPWP Berdasarkan PMK 81/2024
4. Direktorat Jenderal Pajak, kewajiban penyimpanan pembukuan
5. Undang-Undang Pajak Penghasilan, UU PPN, dan UU KUP