Transfer Pricing Documentation: Siapa yang Wajib dan Apa Isi Dokumennya

Setiap transaksi antara perusahaan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, atau afiliasi, harus dilakukan dengan harga dan syarat yang akan disepakati pihak independen dalam kondisi sebanding. Prinsip ini dikenal sebagai kewajaran dan kelaziman usaha (arm's length principle). Bila harganya tidak wajar, otoritas pajak dapat menyesuaikan penghasilan atau biaya perusahaan. Dokumentasi transfer pricing adalah bukti bahwa perusahaan sudah menerapkan prinsip itu.

Apa yang dicakup

Layanan dokumentasi transfer pricing meliputi penyusunan dokumen penentuan harga transfer berupa Master File (gambaran grup usaha) dan Local File (rincian transaksi afiliasi perusahaan di Indonesia), analisis kesebandingan dan benchmarking untuk menguji kewajaran harga, serta ikhtisar dokumen yang dilampirkan pada SPT Tahunan.

Aturan pokok dan siapa yang wajib

Ketentuan utamanya adalah PMK 172 Tahun 2023, yang berlaku sejak diundangkan pada 29 Desember 2023 dan menyatukan PMK 213/2016 (dokumentasi), PMK 49/2019 (MAP), dan PMK 22/2020 (APA) ^[1].

Menurut ringkasan PMK 172/2023, Master File dan Local File wajib dibuat oleh wajib pajak yang bertransaksi dengan pihak afiliasi pada tahun berjalan dan memenuhi salah satu kondisi berikut ^[4]:

1. peredaran bruto tahun pajak sebelumnya lebih dari Rp50 miliar;
2. nilai transaksi afiliasi tahun pajak sebelumnya lebih dari Rp20 miliar untuk transaksi barang berwujud, atau lebih dari Rp5 miliar untuk masing-masing penyediaan jasa, pembayaran bunga, pemanfaatan barang tidak berwujud, atau transaksi afiliasi lainnya; atau
3. bertransaksi dengan pihak afiliasi di negara atau yurisdiksi yang tarif PPh-nya lebih rendah daripada tarif PPh Pasal 17 UU PPh.

Dokumen tersebut harus tersedia paling lambat empat bulan setelah akhir tahun pajak, dan ketentuan tenggat ini sama dengan aturan sebelumnya ^[3]. Untuk pengawasan, dokumen yang diminta harus diserahkan paling lambat satu bulan sejak permintaan ^[1]. Karena angka ambang dan format dokumen dapat diperbarui, cek ulang teks PMK dan peraturan pelaksananya sebelum menyusun.

Enam tahapan penerapan prinsip kewajaran

PMK 172/2023 merinci langkah-langkah berikut ^[1]:

1. Mengidentifikasi transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dan pihak afiliasinya.
2. Melakukan analisis industri.
3. Mengidentifikasi hubungan komersial dan keuangan.
4. Melakukan analisis kesebandingan.
5. Menentukan metode penentuan harga transfer yang paling tepat.
6. Menerapkan metode tersebut dan menentukan harga transfer yang wajar.

Dokumen dan data yang perlu disiapkan

• Struktur grup, bagan kepemilikan, dan daftar pihak afiliasi.
• Kontrak antarafiliasi: perjanjian jasa, pinjaman, royalti, sewa, dan jual beli.
• Laporan keuangan perusahaan dan, bila tersedia, laporan keuangan grup.
• Data fungsi, aset, dan risiko masing-masing pihak (analisis FAR).
• Data transaksi dengan pihak independen sebagai pembanding, bila ada.
• Bukti pembayaran dan korespondensi yang menunjukkan transaksi benar-benar terjadi.

Poin yang sering menjadi perhatian

Pengaruh hubungan istimewa. Fokus aturan adalah transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, termasuk dengan pihak yang secara formal independen ^[2].

Penyesuaian sekunder. Bila harga transfer tidak wajar, selisihnya dapat dianggap pembagian laba terselubung yang diperlakukan sebagai dividen, kecuali dana dikembalikan sebelum ketetapan pajak terbit ^[2].

Transaksi domestik. Prinsip kewajaran berlaku pula bagi transaksi antarpihak afiliasi di dalam negeri, bukan hanya lintas negara.

Kepastian jangka panjang. MAP dan APA diatur dalam regulasi yang sama sehingga mudah dirujuk bagi transaksi yang bernilai besar dan berulang ^[1].

Risiko

Dokumen yang tidak tersedia pada waktunya, atau disusun setelah ada permintaan, melemahkan posisi perusahaan saat pemeriksaan. Harga yang tidak didukung analisis dapat dikoreksi, dan koreksi atas satu tahun sering berdampak pada tahun lain bila pola transaksinya sama. Dokumen yang hanya menyalin template tanpa analisis fungsi dan data pembanding yang sesuai juga sulit dipertahankan. Ini terutama relevan bagi usaha dengan pemilik atau pemodal asing, termasuk struktur PT PMA dan grup usaha di sektor pariwisata dan properti.

Seluruh angka di atas diambil dari ringkasan peraturan dan perlu dikonfirmasi dengan naskah resmi pada saat penyusunan. Untuk menyiapkan dokumentasi sebelum tenggat empat bulan setelah tahun pajak berakhir, Konsultasikan Transfer Pricing Documentation agar cakupan dan datanya jelas sejak awal.

Sumber

1. Pajak.com, Isi Pokok PMK 172/2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha
2. Pajakku, Ketentuan Terbaru Transfer Pricing dalam PMK Nomor 172 Tahun 2023
3. MUC Consulting, Examining the Deadline of TP Doc Availability in PMK 172/2023
4. Ortax, Bagaimana Bentuk Kewajiban TP Doc bagi Wajib Pajak
5. PMK Nomor 172 Tahun 2023