Rangkuman Kebijakan Pajak 2020, dari Insentif COVID-19 hingga UU Cipta Kerja
Tahun 2020 menjadi salah satu tahun dengan perubahan kebijakan pajak terbanyak dalam satu dekade terakhir. Berikut rangkuman yang perlu diingat menjelang tutup buku [1].
Insentif pajak COVID-19
Pemerintah memberikan insentif bertahap melalui PMK 23/2020, PMK 44/2020, dan PMK 86/2020: PPh 21 ditanggung pemerintah, pembebasan PPh 22 impor, pengurangan angsuran PPh 25 (30%, kemudian 50% melalui PMK 110/2020), restitusi PPN dipercepat, dan PPh final UMKM ditanggung pemerintah.
Tarif PPh badan 22%
Perppu 1/2020 yang ditetapkan menjadi UU 2/2020 menurunkan tarif PPh badan menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021. Perhitungan PPh badan tahun pajak 2020 yang dilaporkan pada 2021 sudah menggunakan tarif ini.
PPN atas layanan digital
Mulai Juli 2020, layanan digital luar negeri dikenai PPN 10% yang dipungut oleh pelaku usaha PMSE yang ditunjuk.
Administrasi
e-Faktur 3.0 berlaku nasional sejak 1 Oktober 2020, dengan fitur prepopulated pajak masukan dan SPT Masa PPN.
Regulasi baru
UU Cipta Kerja mengubah ketentuan PPh, PPN, dan KUP, sementara UU Bea Meterai menetapkan tarif tunggal Rp10.000 mulai 2021.
Persiapan tutup buku
Pastikan seluruh laporan realisasi insentif telah disampaikan, hitung ulang pajak tangguhan dengan tarif baru, dan siapkan proses meterai untuk dokumen 2021 [2].