PP 29/2020, Lima Fasilitas PPh untuk Penanganan COVID-19
Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka penanganan COVID-19. PP ini berlaku sejak diundangkan pada 10 Juni 2020 [1][2].
Lima fasilitas
1. Tambahan pengurangan penghasilan neto. Wajib pajak dalam negeri yang memproduksi alat kesehatan atau perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) untuk penanganan COVID-19 dapat memperoleh tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari biaya langsung produksinya [2].
2. Sumbangan sebagai pengurang penghasilan bruto. Sumbangan untuk penanganan COVID-19 kepada pihak tertentu dapat dibiayakan, dengan syarat administrasi yang ditentukan.
3. PPh 0% atas tambahan penghasilan tenaga kesehatan. Honorarium atau imbalan dari pemerintah kepada tenaga kesehatan dan tenaga pendukung yang menangani pasien COVID-19 dikenai PPh dengan tarif 0%, sehingga diterima penuh [2].
4. Kompensasi atas penggunaan harta. Penghasilan dari pemerintah berupa kompensasi atau penggantian atas penggunaan harta, misalnya bangunan yang dipakai sebagai fasilitas karantina, dikenai PPh final dengan tarif 0%.
5. Pembelian kembali saham di bursa. Perseroan terbuka yang melakukan buyback saham di bursa dalam rangka stabilisasi pasar diberi kelonggaran agar tetap dapat memperoleh tarif PPh badan yang lebih rendah, sepanjang syarat dalam PP terpenuhi.
Catatan untuk donatur
Fasilitas sumbangan menarik bagi perusahaan yang aktif berdonasi. Namun pembebanannya hanya sah bila sumbangan diberikan kepada penerima yang ditentukan dan didukung bukti yang memadai, serta dilaporkan sesuai ketentuan.
Saran praktis
- Simpan bukti penerimaan sumbangan dari lembaga penerima, bukan sekadar bukti transfer.
- Produsen alkes dan PKRT perlu memisahkan biaya langsung produksi untuk COVID-19 agar tambahan pengurangan 30% dapat dihitung dan dibuktikan.
- Rumah sakit dan instansi pembayar honorarium perlu membuat bukti potong dengan tarif 0% sesuai format yang berlaku.