Halaman 6 dari 18. Ringkasan perkembangan regulasi dan kebijakan pajak Indonesia, masing-masing dengan sumber resmi.
Perda Bali 2/2025 mengubah Perda 6/2023 dengan menambah pengecualian, insentif bagi pihak ketiga, dan sanksi administratif. Pungutan Rp150.000 itu terkumpul Rp318 miliar hingga akhir Oktober 2025.
2 menit baca
PMK 72/2025 memperluas PPh 21 DTP ke pekerja sektor pariwisata seperti hotel, vila, restoran, agen perjalanan, dan MICE dengan penghasilan sampai Rp10 juta per bulan untuk masa pajak Oktober sampai Desember 2025.
2 menit baca
Rencana pemungutan PPh 22 oleh marketplace berdasarkan PMK 37/2025 yang semula disebut mulai Februari 2026 ditunda. Menkeu Purbaya mengaitkannya dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi 6%.
2 menit baca
Transfer pricing adalah penetapan harga transaksi antarpihak yang memiliki hubungan istimewa. Prinsip kewajaran (arm's length) menuntut harga setara dengan transaksi antarpihak independen, dan diatur dalam PMK 172/2023.
1 menit baca
RUU perubahan UU Pengampunan Pajak sempat masuk Prolegnas Prioritas 2025. Menkeu Purbaya menilai amnesti berulang merusak kredibilitas, dan RUU tersebut kemudian digeser ke daftar jangka panjang.
1 menit baca
Tax holiday adalah pengurangan PPh badan untuk industri pionir, sedangkan tax allowance mengurangi penghasilan neto bagi penanaman modal di bidang atau daerah tertentu. Keduanya perlu permohonan.
1 menit baca
Presiden Prabowo melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025, menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Arah kebijakan pajaknya menjadi perhatian pelaku usaha.
1 menit baca
PBJT adalah pajak kabupaten atau kota atas konsumsi barang dan jasa tertentu seperti makanan, hotel, parkir, listrik, dan hiburan. Tarif umumnya maksimal 10 persen, dan hiburan tertentu 40 sampai 75 persen.
1 menit baca
Pemerintah menaikkan kembali PPN DTP atas rumah tapak dan rusun menjadi 100% untuk penyerahan 1 Juli sampai 31 Desember 2025 melalui PMK 60/2025, yang berlaku sejak 25 Agustus 2025.
2 menit baca
SKPKB menetapkan pajak kurang bayar, SKPLB menetapkan lebih bayar, dan SKPN menetapkan nihil. Surat ketetapan ini terbit setelah pemeriksaan atau tindakan lain DJP berdasarkan UU KUP.
1 menit baca
PMK 37/2025 berlaku 14 Juli 2025. Marketplace yang memenuhi kriteria dapat ditunjuk memungut PPh 22 sebesar 0,5% dari omzet pedagang dalam negeri. Pedagang orang pribadi beromzet sampai Rp500 juta dapat menyampaikan surat pernyataan agar tidak dipungut.
2 menit baca
Since 14 February 2024 foreign visitors to Bali pay a Rp150,000 levy under Provincial Regulation 6/2023, amended by Regulation 2/2025. This guide explains what it is, how it is paid and why it is not a national tax.
4 menit baca
