Purbaya Yudhi Sadewa Dilantik Jadi Menteri Keuangan Gantikan Sri Mulyani
Presiden Prabowo Subianto melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025, menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Serah terima jabatan dilaksanakan keesokan harinya, 9 September 2025, di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan [1].
Latar belakang
Sebelum menjabat, Purbaya adalah Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2020 sampai 2025. Ia juga pernah bertugas di Kantor Staf Presiden dan terlibat dalam perumusan kebijakan fiskal selama krisis pandemi [3].
Pergantian ini sempat direspons pasar dengan volatilitas: rupiah melemah, indeks saham turun, dan imbal hasil obligasi naik, seiring pelaku pasar menanti arah kebijakan menteri baru [2].
Pekerjaan rumah di bidang perpajakan
Menkeu baru mewarisi sejumlah agenda perpajakan yang tengah berjalan, antara lain:
- Penerimaan pajak yang menghadapi tekanan di tengah perlambatan ekonomi;
- Penyempurnaan Coretax yang masih menyisakan kendala sejak awal tahun;
- Rencana pemungutan PPh 22 oleh marketplace berdasarkan PMK 37/2025;
- Arah insentif pajak untuk menjaga daya beli dan sektor padat karya.
Yang perlu dicermati pelaku usaha
Pergantian Menteri Keuangan tidak otomatis mengubah peraturan yang sudah berlaku. Seluruh PMK yang telah terbit tetap mengikat sampai dicabut atau diubah. Yang dapat berubah adalah prioritas kebijakan ke depan: jadwal implementasi aturan baru, perpanjangan atau penghentian insentif, serta intensitas pengawasan.
Saran praktis
- Pantau pernyataan resmi Kementerian Keuangan dan DJP, bukan sekadar pemberitaan, sebelum mengubah rencana pajak.
- Untuk insentif yang berakhir pada Desember 2025, siapkan skenario jika insentif diperpanjang maupun tidak.
- Tetap patuhi jadwal dan kewajiban yang berlaku saat ini; perubahan kebijakan biasanya memerlukan aturan tertulis baru.