Apa Itu PBJT? Pengertian Pajak Barang dan Jasa Tertentu serta Pajak Hiburan
PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) adalah pajak daerah kabupaten atau kota atas konsumsi barang dan jasa tertentu, yaitu makanan dan minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan.
Dasar hukum
PBJT lahir dari UU 1/2022 tentang HKPD, yang menggabungkan pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, dan penerangan jalan. Ketentuan umum pelaksanaannya ada pada PP 35/2023 [1][3].
Cara kerja dan contoh
- Tarif PBJT paling tinggi 10 persen.
- Untuk jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, dan bar, tarifnya paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen [1][3].
- Tarif pasti ditetapkan perda masing-masing kabupaten atau kota dalam rentang tersebut.
Contoh, restoran di Bali memungut PBJT atas makanan dan minuman sesuai perda kabupatennya, lalu menyetorkannya ke pemerintah daerah. Konsumen menanggung pajak itu, sedangkan pengusaha memungut dan menyetor.
Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 19/PUU-XXII/2024 menyatakan spa dimaknai sebagai bagian dari jasa kesehatan tradisional, sehingga tidak masuk kategori hiburan bertarif 40 sampai 75 persen. Gugatan terhadap tarif untuk diskotek, karaoke, kelab malam, dan bar ditolak [2].
Hal yang perlu diperhatikan
- PBJT adalah pajak daerah, terpisah dari PPN dan PPh. Pengusaha dapat memiliki kewajiban ketiganya sekaligus.
- Klasifikasi usaha menentukan tarif. Pastikan lini usaha tercatat tepat, termasuk jika memiliki gerai di beberapa kabupaten.
- Pemerintah daerah dapat memberi insentif atau keringanan sesuai UU HKPD. Tanyakan ke badan pendapatan daerah setempat.
- Putusan MK tidak membebaskan spa dari pajak daerah. Tarifnya tetap mengikuti perda [2].