Apa Itu Transfer Pricing? Pengertian dan Prinsip Kewajaran (Arm's Length)

Transfer pricing adalah penetapan harga dalam transaksi antarpihak yang memiliki hubungan istimewa, misalnya antarperusahaan satu grup. Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm's length principle) mensyaratkan harga tersebut sama dengan harga bila transaksi dilakukan antarpihak independen.

Dasar hukum

Pasal 18 UU PPh memberi kewenangan kepada DJP untuk menentukan kembali penghasilan akibat hubungan istimewa. Tata caranya dikodifikasi dalam PMK 172/2023, berlaku sejak 29 Desember 2023, yang menyatukan PMK 213/2016 (dokumentasi), PMK 49/2019 (MAP), dan PMK 22/2020 (APA) ^[1][2].

Cara kerja dan contoh

Tahapan penerapan prinsip kewajaran ^[2]:

1. Identifikasi transaksi dan pihak afiliasi.
2. Analisis industri.
3. Identifikasi hubungan komersial dan keuangan.
4. Analisis kesebandingan.
5. Pilih metode penentuan harga transfer.
6. Terapkan metode dan tentukan harga wajar.

Contoh, induk usaha di luar negeri menagih biaya jasa manajemen kepada anak usahanya di Indonesia. Anak usaha perlu menunjukkan bahwa jasa benar-benar diterima dan nilainya setara dengan harga pihak independen.

Hal yang perlu diperhatikan

• Cakupan mencakup transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, termasuk transaksi domestik ^[3].
• Bila harga tidak wajar, selisihnya dapat dikoreksi dan, melalui penyesuaian sekunder, diperlakukan sebagai dividen, kecuali dana dikembalikan sebelum ketetapan pajak terbit ^[3].
• Dokumen penentuan harga transfer yang diminta dalam pengawasan harus diserahkan paling lambat satu bulan sejak permintaan ^[3].
• Penyusunan dokumentasi sejak awal tahun jauh lebih murah daripada merekonstruksinya saat sengketa.
• Sengketa lintas negara dapat dibawa ke prosedur MAP, dan kepastian harga dapat dicari melalui APA.

Sumber

1. PMK Nomor 172 Tahun 2023
2. Pajak.com, Isi pokok PMK 172/2023 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha
3. Pajakku, Ketentuan terbaru transfer pricing dalam PMK 172/2023