Apa Itu SKPKB, SKPLB, dan SKPN? Pengertian Surat Ketetapan Pajak
SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), SKPLB (Lebih Bayar), dan SKPN (Nihil) adalah surat ketetapan yang diterbitkan DJP untuk menetapkan jumlah pajak yang terutang, yaitu kurang bayar, lebih bayar, atau nihil.
Dasar hukum
Jenis surat ketetapan dan kewenangan penerbitannya diatur dalam Pasal 13 dan 17B UU KUP [1]. Ada pula SKPKBT (kurang bayar tambahan), yang terbit bila ditemukan data baru setelah ketetapan sebelumnya.
Cara kerja dan contoh
DJP menerbitkan surat ketetapan umumnya setelah pemeriksaan:
- SKPKB, bila hasil pemeriksaan menunjukkan pajak yang terutang lebih besar daripada yang dibayar. Kekurangan dapat ditambah sanksi administrasi berupa bunga atau kenaikan.
- SKPLB, bila pajak yang dibayar lebih besar daripada yang terutang. Kelebihan dikembalikan sebagai restitusi atau dikompensasi.
- SKPN, bila jumlah pajak yang terutang sama dengan yang telah dibayar.
Contoh, hasil pemeriksaan PPN menunjukkan sebagian pajak masukan tidak dapat dikreditkan. DJP menerbitkan SKPKB untuk kekurangan pajak tersebut beserta sanksinya.
Hal yang perlu diperhatikan
- Surat ketetapan memiliki tanggal penerbitan dan jatuh tempo pembayaran. Perhatikan keduanya karena terkait batas waktu keberatan dan penagihan.
- Wajib pajak yang tidak setuju dapat mengajukan keberatan dalam batas waktu yang ketat. Lihat entri keberatan dan banding.
- Pada prinsipnya, DJP dapat menetapkan pajak dalam jangka waktu lima tahun sejak saat terutang, dengan pengecualian tertentu [1].
- Dokumen yang diserahkan selama pemeriksaan sebaiknya diarsipkan. Pembahasan yang baik pada tahap akhir pemeriksaan dapat mengurangi risiko koreksi.