Beranda TentangLayananLokasiArtikelKalender PajakKontak Jadwalkan Konsultasi

#Kamus Pajak#Tax Holiday#Tax Allowance

Apa Itu Tax Holiday dan Tax Allowance? Pengertian dan Perbedaannya

Oleh Dipublikasikan: Diperbarui: 1 menit baca

Tax holiday adalah fasilitas pengurangan PPh badan untuk periode tertentu bagi penanaman modal baru di industri pionir. Tax allowance adalah fasilitas PPh bagi penanaman modal di bidang usaha atau daerah tertentu, berupa pengurangan penghasilan neto, penyusutan dipercepat, dan keringanan lain.

Dasar hukum

Tax holiday diatur dalam PMK 130/PMK.010/2020 [1], dengan perubahan antara lain PMK 69/2024 [2]. Tax allowance diatur dalam PP 78/2019 beserta PMK pelaksananya [3][4].

Cara kerja dan contoh

Tax holiday [1]:

  • Nilai penanaman modal baru minimal Rp100 miliar pada industri pionir yang ditetapkan pemerintah.
  • Untuk investasi Rp100 miliar sampai di bawah Rp500 miliar, pengurangan PPh badan 50 persen selama 5 tahun. Untuk investasi lebih besar, jangka waktunya mulai 5 sampai 20 tahun, tergantung nilai investasi.

Tax allowance [3][4]:

  1. Pengurangan penghasilan neto 30 persen dari nilai penanaman modal aktiva tetap berwujud, dibebankan selama 6 tahun.
  2. Penyusutan dan amortisasi dipercepat.
  3. PPh dividen kepada wajib pajak luar negeri 10 persen atau lebih rendah menurut P3B.
  4. Kompensasi kerugian lebih lama, tidak lebih dari 10 tahun.

Hal yang perlu diperhatikan

  • Fasilitas tidak otomatis. Diperlukan permohonan, verifikasi, dan pelaporan realisasi.
  • Pelanggaran syarat dapat menyebabkan pencabutan fasilitas dan penagihan pajak yang semestinya terutang.
  • Ketentuan nilai, jangka waktu, dan periode pengajuan dapat berubah. Periksa versi terbaru peraturan sebelum menyusun studi kelayakan.
  • Cocokkan KBLI usaha dengan daftar bidang usaha dalam peraturan.

Sumber

  1. DDTCNews, Pemohon tax holiday lama harus realisasikan investasi dalam 1 tahun
  2. Pajakku, PMK 69/2024 tax holiday diperpanjang hingga 2025
  3. DJP, Perubahan ketentuan fasilitas PPh untuk penanaman modal
  4. PP 78/2019

Sandra TjanKonsultan pajak di Jakarta & Bali (Brevet A·B·C, USKP). Artikel ini merangkum regulasi beserta sumber resminya dan bukan merupakan nasihat pajak individual.