Pemungutan PPh 22 oleh Marketplace Ditunda hingga Ekonomi Tumbuh 6%
PMK 37/2025 yang menunjuk marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 sudah berlaku sejak 14 Juli 2025, tetapi pemungutan baru berjalan setelah DJP menetapkan marketplace tertentu sebagai pemungut [3]. Penetapan itu kini kembali ditunda.
Apa yang diumumkan?
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa arahan terbaru Menteri Keuangan adalah menunggu pertumbuhan ekonomi mencapai 6% sebelum pemungutan dijalankan. Sebelumnya, pemungutan disebut akan dimulai Februari 2026 [1].
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa beralasan pemulihan ekonomi masih berlangsung dan kebijakan ini sempat menuai penolakan publik ketika diumumkan pada pertengahan 2025. Ia memilih memprioritaskan penagihan tunggakan pajak yang nilainya disebut sekitar Rp60 triliun [1].
Sejalan dengan sikap fiskal Menkeu
Purbaya berulang kali menyatakan tidak akan menaikkan pajak sebelum ekonomi tumbuh di atas 6%. Menurutnya, penerimaan lebih baik didorong melalui perluasan basis pajak dari pertumbuhan ekonomi, bukan kenaikan tarif [2].
Apa artinya bagi pedagang online?
- Kewajiban pajak tidak hilang. Penundaan hanya menyangkut siapa yang memungut. Pedagang tetap wajib menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak atas omzetnya sendiri, misalnya PPh final UMKM 0,5% bagi yang memenuhi syarat.
- PMK 37/2025 tetap berlaku sebagai dasar hukum dan dapat dijalankan kapan saja setelah DJP menetapkan marketplace pemungut [3].
- Persiapan tetap relevan. Data NPWP/NIK di akun toko dan surat pernyataan omzet sampai Rp500 juta tetap perlu disiapkan.
Saran praktis
- Jangan menganggap penundaan sebagai pembebasan pajak; setor PPh atas omzet setiap bulan seperti biasa.
- Rekap penjualan per marketplace setiap bulan agar mudah direkonsiliasi ketika pemungutan dimulai.
- Pantau pengumuman resmi DJP tentang penetapan marketplace pemungut dan tanggal mulainya.