Menkeu Purbaya Tolak Tax Amnesty Berulang, RUU Pengampunan Pajak Tak Lagi Prioritas
Wacana tax amnesty jilid III kembali mengemuka sepanjang 2025. Rancangan undang-undang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025 atas usulan DPR [2][3]. Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan keberatannya.
Sikap Menkeu
Pada 19 September 2025, Purbaya menilai pengampunan pajak yang digelar setiap beberapa tahun justru mengirim sinyal keliru. Wajib pajak bisa terdorong untuk tidak patuh sambil menunggu amnesti berikutnya [1]. Menurutnya, pemerintah lebih baik mengoptimalkan aturan yang ada untuk menekan penghindaran pajak [1].
Status RUU
Komisi XI DPR memutuskan memprioritaskan pembahasan RUU Keuangan Negara. RUU Pengampunan Pajak pun digeser dari daftar prioritas ke daftar panjang (long list) Prolegnas, sehingga tidak dibahas dalam waktu dekat [1][2].
Konteks: dua program sebelumnya
Indonesia telah menjalankan dua program serupa: Tax Amnesty 2016 sampai 2017 berdasarkan UU 11/2016 dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada 2022 berdasarkan UU HPP. Kedua program memberi kesempatan mengungkap harta yang belum dilaporkan dengan tarif khusus.
Apa artinya bagi wajib pajak?
Hingga saat ini tidak ada program pengampunan pajak yang berlaku. Harta yang belum dilaporkan dan ditemukan DJP tetap berisiko dikenai pajak beserta sanksinya sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk ketentuan pasca-PPS dalam UU HPP.
Saran praktis
- Jangan menunda pembetulan SPT dengan harapan akan ada amnesti baru; dasar hukumnya belum ada.
- Bila ada harta yang belum dilaporkan, pertimbangkan pembetulan SPT secara sukarela sebelum DJP menerbitkan surat permintaan klarifikasi atau memulai pemeriksaan.
- Konsultasikan konsekuensi pajak atas harta tertentu, terutama yang berada di luar negeri, karena pertukaran data otomatis antarnegara terus diperluas.