Halaman 5 dari 18. Ringkasan perkembangan regulasi dan kebijakan pajak Indonesia, masing-masing dengan sumber resmi.
A foreign-owned company (PT PMA) is not only a licensing exercise. This guide covers the registration steps and the recurring Indonesian tax obligations: corporate income tax, withholding taxes, VAT and annual filings.
3 menit baca
Tax planning adalah upaya legal mengatur kewajiban pajak lewat ketentuan dan fasilitas yang tersedia. Pelajari ruang lingkup, waktu yang tepat di awal tahun buku, dokumen, tahapan, dan batas antara perencanaan dan penghindaran.
3 menit baca
PMK 90/2025 memberikan PPN ditanggung pemerintah 100% atas bagian harga jual sampai Rp2 miliar untuk rumah tapak dan satuan rumah susun seharga maksimal Rp5 miliar, untuk masa pajak Januari hingga Desember 2026.
2 menit baca
PMK 105/2025 memberikan PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah sepanjang 2026 bagi pekerja berpenghasilan sampai Rp10 juta per bulan di industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit, serta pariwisata.
2 menit baca
PMK 108/2025 berlaku 1 Januari 2026, memasukkan penyedia uang elektronik dan pedagang aset kripto ke dalam skema pelaporan informasi keuangan kepada DJP sesuai CRS terbaru dan CARF.
2 menit baca
Tahun 2026 dibuka tanpa jenis pajak baru, tetapi dengan sejumlah perubahan penting, yaitu Coretax menggantikan DJP Online, perluasan pertukaran informasi keuangan, skema baru bagi hasil PPh 21, dan berlakunya UTPR.
2 menit baca
PMK 111/2025 berlaku 1 Januari 2026 dan menata ulang pengawasan kepatuhan wajib pajak, termasuk kewenangan DJP mengirim SP2DK kepada pihak yang belum terdaftar sebagai wajib pajak.
2 menit baca
Menjelang 2026, pemerintah menyiapkan perluasan AEOI ke uang elektronik dan CBDC, revisi bagi hasil PPh 21 berbasis domisili pegawai, UTPR pajak minimum global, Coretax penuh, dan pemungutan PPh 22 marketplace.
2 menit baca
PPnBM adalah pajak yang dikenakan sekali pada penyerahan atau impor barang kena pajak yang tergolong mewah, selain PPN. Untuk kendaraan bermotor, tarifnya mengikuti emisi sesuai PP 74/2021 dan PMK 141/2021.
1 menit baca
Pemerintah memutuskan PPh final 0,5% bagi UMKM dengan omzet sampai Rp4,8 miliar berlaku tanpa batas waktu, sementara orang pribadi dengan omzet sampai Rp500 juta setahun tetap tidak dikenai PPh.
2 menit baca
BUT adalah bentuk usaha yang dipakai subjek pajak luar negeri untuk menjalankan usaha di Indonesia, sehingga penghasilannya dikenai pajak seperti wajib pajak dalam negeri, ditambah pajak atas laba setelah pajak.
1 menit baca
Warung, homestay, penyewaan motor, dan jasa wisata kecil di Bali dapat memakai PPh final 0,5%. Pahami syarat, batas waktu pemanfaatan, dan kapan harus menjadi PKP.
2 menit baca
