Halaman 14 dari 18. Ringkasan perkembangan regulasi dan kebijakan pajak Indonesia, masing-masing dengan sumber resmi.
PMK 3/PMK.03/2022 melanjutkan tiga insentif hingga Juni 2022, yaitu pembebasan PPh 22 impor, pengurangan angsuran PPh 25 sebesar 50%, dan PPh final DTP jasa konstruksi P3-TGAI. PPh 21 DTP tidak dilanjutkan.
1 menit baca
UU 1/2022 menyatukan pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, dan penerangan jalan menjadi PBJT dengan tarif maksimal 10%, kecuali diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebesar 40–75%.
2 menit baca
Sejak tahun pajak 2022, lapisan tarif 5% berlaku untuk penghasilan kena pajak sampai Rp60 juta dan muncul lapisan 35% untuk di atas Rp5 miliar. Penghasilan 2021 tetap memakai lapisan lama.
2 menit baca
Program Pengungkapan Sukarela (PPS) berjalan 1 Januari–30 Juni 2022. PMK 196/PMK.03/2021 mengatur syarat, dokumen, dan cara menyampaikan SPPH secara elektronik.
2 menit baca
UU HPP memperkenalkan pajak karbon dengan tarif paling rendah Rp30 per kilogram CO2 ekuivalen, yang direncanakan pertama kali dikenakan pada PLTU batu bara.
1 menit baca
UU HPP mengatur bahwa wajib pajak orang pribadi UMKM dengan peredaran bruto sampai Rp500 juta setahun tidak dikenai PPh final 0,5%.
1 menit baca
UU HPP mengatur Program Pengungkapan Sukarela pada 1 Januari–30 Juni 2022 dengan dua skema kebijakan dan tarif PPh final antara 6% dan 18%.
1 menit baca
UU HPP memperlebar lapisan tarif 5% menjadi Rp60 juta dan menambah lapisan 35% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp5 miliar, berlaku mulai tahun pajak 2022.
1 menit baca
DPR mengesahkan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. PPN naik menjadi 11% pada 2022, lapisan baru PPh orang pribadi 35%, NIK menjadi NPWP, hingga Program Pengungkapan Sukarela.
1 menit baca
Pemerintah meluncurkan e-meterai senilai Rp10.000 pada 1 Oktober 2021. Dokumen elektronik kini dapat dibubuhi meterai tanpa dicetak.
1 menit baca
PP 91/2021 menurunkan PPh final atas bunga obligasi bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT dari 15% menjadi 10%, setara dengan tarif bagi investor asing.
1 menit baca
PMK 102/2021 menanggung PPN atas sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran untuk masa Agustus sampai Oktober 2021, baik toko mandiri maupun gerai di mal dan pasar.
2 menit baca
